Inflasi Melonjak, Pertumbuhan Ekonomi Pakistan Stagnan

LONDON, KOMPAS.com - Pakistan mengalami pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan inflasi yang melonjak selama setahun terakhir.

Negara Asia Selatan beroenduduk 220 juta orang tersebut juga mencatat, rupee Pakistan terdepresiasi tajam dan cadangan mata uang asingnya menyusut.

Dilansir dari CNN, Pakistan sedang berjuang untuk mengimpor produk penting seperti makanan. Di sisi lain, kekhawatiran Pakistan gagal membayar utang telah mengintai selama berbulan-bulan.

Kekacauan politik di Pakistan terjadi saat negara bergulat dengan prospek ekonomi yang pesimistis.

Baca juga: Pakistan Krisis Ekonomi, Ratusan Orang Antre Tepung

Pertumbuhan ekonomi Pakistan melambat. Sementara, kekurangan dollar yang parah menghambat ekspor. Belum lagi, kelangkaan bahan makanan berkontribusi terhadap meroketnya harga.

Sebagai gambaran, inflasi Pakistan mencapai tingkat tahunan sebesar 36,4 persen pada bulan April.

Sedangkan, biaya makanan naik hampir 47 persen di daerah perkotaan dan lebih dari 52 persen di daerah pedesaan.

Direktur penelitian Perusahaan Keuangan Arif Habib Tahir Abbas menjelaskan, cadangan devisa di bank sentral sekitar 4,4 miliar dollar AS. Jumlah tersebut hanya cukup untuk menutupi ongkos satu bulan impor.

Bank Dunia menjelaskan, krisis neraca pembayaran akan mengikis standar hidup masyarakat. Hal tersebut juga dapat meningkatkan angka kemiskinan dan mengurangi pendapatan rumah tangga yag sudah miskin.

Sementara itu, kemampuan Pakistan untuk mempertahankan pembayaran utangnya juga dipertanyakan.

Baca juga: Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Lembaga pemeringkat Moody's menurunkan peringkat kredit negara itu pada akhir Februari. Lembaga itu mencatat, cadangan mata uang asing jauh lebih rendah dari yang diperlukan untuk menutupi kebutuhan impor dan kewajiban utang luar negeri dalam jangka pendek dan menengah.

Pemerintah Pakistan sendiri telah bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk melanjutkan program pembiayaan yang terhenti sejak November dan berakhir pada Juni.

Direktur Komunikasi IMF Julie Kozak mengatakan, negara tersebut memiliki kebutuhan pembiayaan yang sangat besar.

“Pembiayaan yang telah dilakukan oleh mitra eksternal Pakistan disambut baik, tetapi, pembiayaan tambahan yang signifikan sangat penting untuk mendukung upaya kebijakan pihak berwenang,” kata Kozak.

Sebagai informasi, pada bulan Februari, lembaga pemeringkat mengatakan sekitar 50 persen dari pendapatan pemerintah perlu digunakan untuk pembayaran bunga utang dalam beberapa tahun ke depan. Hal tersebut dapat menambah kesengsaraan ekonomi.

“Bagian pendapatan yang signifikan untuk pembayaran bunga akan semakin membatasi kemampuan pemerintah untuk melunasi utangnya sementara juga memenuhi kebutuhan pengeluaran sosial penduduk yang penting,” tulis Moody's dalam laporannya.

Baca juga: Luhut Dapat Tugas Baru Tangani Percepatan Investasi di IKN