Kebijakan APBN di Tengah Transisi Pemerintahan

Di bidang investasi, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan memperkuat dukungan untuk meningkatkan investasi pada tahun 2023 dan 2024.

“Ini akan dilakukan melalui perubahan beberapa peraturan. Untuk itu, tahun 2024 fokus pada implementasi UU Cipta Kerja, UU Pembinaan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan UU Keuangan Pusat dan Daerah,” ujar Sri Mulyani.

Tahun depan pemerintah akan menggunakan insentif fiskal untuk mendukung transformasi industri, misalnya tax holiday super deduction untuk sektor riset dan vokasional, tax allowance khususnya untuk industri berbasis sumber daya alam yang akan mendukung berbasis listrik dan baterai di sektor otomotif.

Dari semua asumsi ini, banyak pengamat yang masih melihat bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, suku bunga diperkirakan masih terlalu tinggi untuk diharapkan mempercepat dukungan bagi investasi dan sektor riil.

Baca juga: Pendapatan Negara Tumbuh Pesat, APBN Surplus Rp 128,5 triliun hingga Maret 2023

Hal yang paling perlu dijaga adalah tingkat volatilitasnya, agar indikator ekonomi tersebut dapat dipertahankan stabilitasnya, supaya dunia usaha tidak ragu dalam mengambil langkah.
Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, akan fokus pada pembangunan infrastruktur dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia.

“Dengan mempertimbangkan itu, tahun depan kami akan tetap mempertahankan anggaran kami. Penerimaan negara akan tumbuh dengan rasio pajak yang lebih tinggi. Kami akan menjaga belanja negara dengan tetap mengutamakan agenda nasional. Tahun depan defisit diproyeksikan turun ke kisaran 2,16 persen dan 2,64 persen dari Produk Nasional Bruto (PDB) dengan keseimbangan primer sekitar nol,” kata Sri Mulyani.

Entah bagaimana pula RAPBN akan dikaitkan dengan masa transisi pemerintahan dan kemungkinan memodifikasinya. Pemerintah menyampaikan bahwa fokus jangka pendek pemerintah tahun 2024 adalah pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting sebesar tiga persen.

“Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen akan dilakukan pada 2024. Artinya, kemiskinan secara umum juga akan menurun. Dari segi anggaran akan ditetapkan sebagai prioritas untuk tahun ini dan tahun depan [tahun anggaran],” demikian menurut keterangan pemerintah.

Target kemiskinan ektrem nol persen pada tahun 2024 memang sangat ambisius. Namun hal itu tetap harus dihargai sebagai keseriusan memberantasnya. Mudah-mudahan upaya tersebut tidak terganggu dengan hilangnya fokus pemerintah dan DPR yang sudah dipastikan akan hengkang (berganti).