Ujian Keamanan Sektor Jasa Keuangan Hadapi Serangan Siber

JAKARTA, KOMPAS.com - Keamanan siber pada sektor jasa keuangan di Indonesia masih menghadapi serangkaian ujian untuk dapat naik kelas.

Di tengah tren peningkatan serangan siber, ketahanan tiap perusahaan untuk memitigasi dampak risiko yang diterima juga perlui ditingkatkan.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, serangan siber menjadi salah satu hal yang tak dapat dihindari di tengah pemanfaatan teknologi. Meskipun demikian, industri sektor jasa keuangan dapat menangkal serangan ini melalui serangkaian langkah mitigasi.

Menyitir data Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Mahendra menyebut, semua sektor di Indonesia menghadapi sebanyak 700 juta serangan siber sepanjang 2022. Hal ini tidak dapat dihindari dan menjadi risiko langsung dari pemanfaatan teknologi digital.

Untuk itu, Mahendra bilang, serangan siber perlu dimitigasi lebih baik oleh sektor jasa keuangan. Hal itu berguna sekurang-kurangnya untuk meminimalisir dampak risiko dari kejahatan yang terjadi.

Baca juga: Kemenkominfo Tangani 94 Kasus Kebocoran Data, 28 di Antaranya akibat Serangan Siber

Dalam kapasitasnya sebagai regulator, OJK telah mengeluarkan peraturan terkait penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum. Tak hanya itu, OJK juga telah menerbitkan surat edaran tentang ketahanan dan keamanan siber pada bank umum.

"Hari-hari ini adalah bagaimana menjalankannya secara konsisten dan seluruh industri terkait melakukan kepatuhannya sesuai peraturan yang berlaku," tandas dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, terdapat tren peningkatan risiko keamanan siber secara global maupun nasional.

Untuk itu, ia mengimbau perbankan untuk terus meningkatkan ketahanan sibernya. Hal yang perlu ditingkatkan mulai dari aspek teknologi, sampai sumber daya manusia (SDM).

Selain itu, Pubaya mengimbau perbankan untuk meningkatkan proses dan kesadaran manajemen bank, termasuk pegawai bank serta nasabah terkait pentingnya mengetahui risiko keamanan siber.

"Hal ini merupakan salah satu pilar yang penting untuk mitigasi risiko operasional perbankan. Dengan begitu kepercayaan masyarakat semakin meningkat kepada perbankan nasional," tandas dia.

Baca juga: OJK Masih Lakukan Audit Forensik Terkait Serangan Siber BSI

Sebelumnya, Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mengatakan, data atau akses yang sudah kadung bocor mungkin dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk meretas pihak lainnya.

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno membeberkan, dalam kondisi serba terhubung, insiden siber dapat menimbulkan efek kejut dan berisiko sistematik terhadap stabilitas industri keuangan di Indonesia. Dengan semakin banyak peralatan yang terhubung ke internet, semakin banyak potensi serangan siber.

"Ada sejumlah tantangan yang kita hadapi, dan kita harus siap dengan sejumlah strategi berikut mitigasi risikonya," ujar dia.

Adapun, tantangan yang dihadapi adalah terkait optimalisasi sumber daya terbatas atau mahal agar efektif dalam melindungi aset atau layanan yang paling bernilai.