Tantangan Pengembangan "Megaport" di Tanah Air

Sayang, tidak ada informasi dari mana duit sebanyak itu berasal. Isu ini tentulah tidak menjadi persoalan.

Berkaca dari pengembangan Pelabuhan Tanjung Pelepas di Johor Baru, Malaysia punya pengalaman dalam bidang financial engineering bagi pembiayaan pelabuhan.

Kala itu, pembiayaan pembangunan Tanjung Pelepas dengan menggandeng pelayaran global.

Dari sisi kapasitas terminal, terminal-terminal yang akan dibangun di Pelabuhan Carey Island akan memilik kapasitas terpasang sebesar 30 juta TEU dan 20 juta ton untuk terminal konvensional.

Dermaga Carey Island akan sepanjang 15 km nantinya. Sekadar catatan, saat ini di Pelabuhan Klang terdapat terminal Northport, Westport dan Southport. Adapun groundbreaking akan dihelat tahun 2025 dan completion diharapkan pada 2055.

Mega port di Tanah Air dan tantangannya

Ada beberapa pelabuhan di Indonesia yang disebut hub oleh pemerintah. Tidak menggunakan istilah megaport.

Ambil contoh Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatra Utara. Direncanakan dan dibangun pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2019, kapasitasnya sekitar 600.000 TEU. Rencananya, ini merupakan hub di kawasan Indonesia Barat.

Lalu ada Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, yang dinyatakan sebagai hub untuk Indonesia Timur.

Terbaru adalah niat pemerintah mengembangkan pelabuhan Tanjung Pinggir di Pulau Batam, Kepulauan Riau sebagai hub. Kapasitasnya sekitar 18 juta TEU.

Beragam atau bergantinya lokasi megaport/hub mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki persoalan dalam menentukan lokasi yang pas. Ini tantangan pertama.

Tantangan berikutnya adalah masalah konsesi yang relatif pendek. Pengembangan megaport itu menelan biaya yang amat sangat besar sehingga konsesi yang diberikan kepada pengembangnya sudah selayaknya berdurasi lama jika tidak hendak disebut selamanya.

Praktik yang berlangsung dalam pemberian konsesi dari pemerintah (Kementerian Perhubungan) memberikan konsesi mulai dari kisaran 20 tahun hingga 70 tahun. Setelah itu pelabuhan diserahkan kepada pemerintah.

Bisa jadi investasi mereka belum break even point saat masa konsesi berakhir.

Tantangan terakhir adalah bisnis pelabuhan atau terminal peti kemas di dalam negeri juga dilakukan oleh terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus atau Tersus. Izin ini diberikan untuk sementara oleh Kemehub.

Masalahnya, setelah itu diperpanjang kembali oleh manajemen TUKS dan Tersus. Parahnya lagi, pengelola kedua fasilitas ini tidak dibebani biaya konsesi seperti terminal umum.