Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Balas Kritik Mandor Asing di IKN: Jangan Ribut yang Nggak Jelas

Kompas.com - 23/06/2023, 19:40 WIB
Muhammad Idris

Penulis

KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal kritik terkait penggunaan pengawas alias mandor asing di proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).

Menurut Luhut, para pengkritik seharusnya bisa melihat dari sisi manfaat penggunaan tenaga kerja asing (TKA), di mana banyak dari para pekerja WNA bisa bekerja lebih cepat dan gesit.

Ia mencontohkan, para pekerja dan mandor dari China di proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KJCB) mampu bekerja dengan sangat cepat dan efisien.

"Kita kan orang tidak lihat nyatanya seperti apa. Kemarin di Stasiun Padalarang, dan kalau mereka enggak kerja juga tidak selesai. Karena itu diakuin juga oleh kita, dan karena mereka (WNA) kerja jauh lebih cepat," kata Luhut dikutip dari Tribunnews, Jumat (23/6/2023).

Baca juga: Batal Impor KRL Bekas, Luhut Bakal Impor 3 Rangkaian KRL Baru dari Jepang

Dengan kualitas pekerja dan mandor asing, lanjut dia, justru bisa menjadi pelecut sekaligus contoh bagi pekerja lokal untuk belajar dari mereka.

"Kita harus belajar juga. Jadi jangan ribut yang enggak jelas-jelas," tegas Luhut.

Sebelumnya, pemerintah memberikan berbagai kemudahan untuk percepatan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk berinvestasi di IKN dan penggunaan tenaga kerja asing dalam pembangunan IKN.

Luhut mengatakan, pemerintah mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai pengawas megaproyek tersebut.

Baca juga: Kereta Cepat Diteruskan hingga Surabaya, Luhut: Akan Banyak Penghematan

Ia mengatakan, hal tersebut sudah diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pembangunan IKN menjadi berkualitas sampai dengan 17 Agustus 2024 mendatang.

"Kita berharap 17, bukan berharap harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara (Agustusan) di sana, tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci," beber Luhut.

"Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," kata Luhut lagi.

Secara terpisah, Presiden Jokowi mengatakan, kehadiran pengawas tersebut untuk memberikan kontrol agar hasil pembangunan IKN berkualitas baik.

Baca juga: Kecepatan KCJB Bisa Ngebut 350 Km Per Jam, Luhut: Jakarta-Bandung 1 Jam

"Mandor apa, beda lho mandor sama pengawas. Memang sudah diusulkan dalam rapat kalau hanya satu, dua untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan. Nanti kalau jelek bagaimana kualitasnya?" kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Pasar Menteng Pulo, Jakarta.

Jokowi menegaskan, keberadaan pengawas asing di IKN bukan strategi pemerintah untuk menarik investor asing, melainkan untuk menaikkan level kualitas.

"Jangan nanti hasilnya nanti kayak SD inpres, mau?" ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Whats New
Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Whats New
Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Whats New
OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin 'Student Loan' Khusus Mahasiswa S-1

OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin "Student Loan" Khusus Mahasiswa S-1

Whats New
Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Whats New
Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Whats New
Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Whats New
Tinjau Fluktuasi Bapok, KPPU Lakukan Sidak Serentak di Sejumlah Pasar

Tinjau Fluktuasi Bapok, KPPU Lakukan Sidak Serentak di Sejumlah Pasar

Whats New
Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BRI hingga CIMB Niaga

Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BRI hingga CIMB Niaga

Whats New
Kemenhub: KNKT Akan Investigasi Penyebab Jatuhnya Pesawat di BSD

Kemenhub: KNKT Akan Investigasi Penyebab Jatuhnya Pesawat di BSD

Whats New
Telat Bayar Tagihan Listrik Bisa Kena Denda, Berapa Biayanya?

Telat Bayar Tagihan Listrik Bisa Kena Denda, Berapa Biayanya?

Whats New
Harga Bahan Pokok Senin 20 Mei 2024, Harga Cabai Merah Keriting Turun

Harga Bahan Pokok Senin 20 Mei 2024, Harga Cabai Merah Keriting Turun

Whats New
Simak, Ini Cara Cek Lolos Tidaknya Seleksi Prakerja 2024

Simak, Ini Cara Cek Lolos Tidaknya Seleksi Prakerja 2024

Whats New
Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru pada Senin 20 Mei 2024

Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru pada Senin 20 Mei 2024

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com