Akhiri "Tarik Ulur" Rencana Impor KRL Bekas, Luhut: Jika Dilakukan, Langgar 3 Aturan

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana impor KRL bekas dari Jepang menemui titik terang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaskan, RI tak akan melakukan rencana tersebut.

Keputusan ini dicetuskan setelah Luhut melakukan rapat dengan para pemangku kepentingan terkait impor KRL bekas dari Jepang.

"Tidak ada impor (KRL bekas dari Jepang)," tegasnya kepada wartawan saat ditemui di Stasiun Halim, Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Apa alasan Luhut tolak rencana impor KRL bekas Jepang?

Baca juga: Luhut Tegaskan Rencana Impor KRL Bekas dari Jepang Batal

Menurut Luhut, rencana PT KCI Commuter untuk mengimpor KRL bekas jika tetap dilakukan maka akan melanggar aturan dari tiga instansi berbeda.

"Kami sudah merapatkan mengenai krl, kita tidak akan mengimpor barang bekas karena itu melanggar aturan 1. Perpres, 2. (Kementerian) Perindustrian, 3. Kementerian Perhubungan," jelas Luhut.

Menurut Luhut, rangkaian KRL yang ada saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan masyarakat meski tanpa impor KRL bekas.
Pasalnya, pihaknya telah memperhitungkan kebutuhan dengan jumlah armada KRL saat ini dengan matang.

"Gak ada masalah, sudah kita hitung semua, kita excercise pada jago-jagonya di sana yang ahlinya dan mereka memaparkan kemarin semua kendala-kendala bisa diselesaikan," kata Luhut.

Baca juga: Menperin Tegaskan Tak Ada Opsi Impor KRL Bekas dari Jepang

Penegasan Luhut ini senada dengan penjelasan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang menyebutkan tidak akan impor KRL bekas.

Menperin Agus Agus sebelumnya mengatakan, seluruh menteri terkait sepakat untuk mengikuti hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merekomendasikan agar tidak melakukan impor KRL.

"Sudah done, audit BPKP (soal impor KRL) kan final," kata Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Agus menilai, pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir soal kebutuhan rangkaian KRL tidak mengarah untuk membuka opsi impor.

"Saya enggak pernah dengar ada opsi impor darurat, pernyataan pak Erick Thohir (Menteri BUMN) tidak mengarah ke situ kok," ujarnya.

Baca juga: BUMN Tunggu Restu Luhut Soal Impor 12 Rangkaian KRL Bekas