[POPULER MONEY] Pro dan Kontra soal WBSK Mandalika | Panen Melimpah, RI Malah Impor Beras

1. Pro dan Kontra soal Keberlanjutan WBSK di Mandalika

Manajemen InJourney menyatakan akibat langsung dari penugasan pemerintah untuk pengembangan Mandalika, ITDC kini harus menanggung utang sebesar Rp 4,6 triliun.

Menyikapi kerugian yang dialami ITDC dari penyelenggaraan balapan di Sirkuit Mandalika, Menteri BUMN Erick menyebut solusi yang diambil adalah menghapus World Superbike (WSBK) dari kalender Mandalika.

"Tentu kan kita harus melakukan efisiensi, bahwa waktu itu kita bidding MotoGP, tetapi di situ ada rangkaian tes event WSBK. Saya rasa hal yang lumrah, tapi kita boleh dong negosiasi. Karena ini sudah ke-2, ke-3, tes event-nya nggak perlu ada lagi. MotoGP-nya aja," tuturnya.

Lain Erick lain pula pandangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. Pengusaha pemilik saham Saratoga ini mengungkapkan penghapusan WSBK bukan solusi.

Berkebalikan dengan Erick Thohir, Sandiaga berpendapat justru jumlah event di Sirkuit Mandalika harus ditambah, bukannya malah dikurangi atau dihapus.

“Jadi ini perlu dikaji lebih menyeluruh karena dengan event yang lebih banyak di Mandalika, kita harapkan justru Mandalika tumbuh dan berkembang,” kata Sandiaga.

Selengkapnya klik di sini. 

2. Pengusaha: Libur Panjang Dapat Ganggu Aktivitas Usaha...

Pemerintah telah menetapkan libur dan cuti bersama Idul Adha tahun ini.

Menanggapi hal itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyatakan pihaknya menghormati keputusan tersebut. Namun dia menilai, libur panjang memang bisa berdampak pada perusahaan.

"Pada prinsipnya pengusaha harus menghormati rencana berkaitan dengan libur Idul Adha menjadi 2 hari guna mengakomodir masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dan merayakan Hari Raya Idul Adha," katanya kepada Kompas.com, Rabu (21/6/2023).

"Namun memang yang harus diperhatikan adalah jumlah libur yang panjang dapat mengganggu aktivitas usaha maupun produktivitas," lanjutnya.

Selengkapnya klik di sini. 

3. Rapat di DPR, Asosiasi Tekstil "Curhat" Sulit Ekspor Benang ke India

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengatakan, industri serat dan benang kesulitan melakukan ekspor produk ke India. Pasalnya, India mensyaratkan pabrik di Indonesia harus memiliki sertifikat dari India.

"India memberlakukan regulasi yang berat, untuk ekspor benang ke India itu pabrik-pabrik kita harus dapat sertifikasi dari India. Ini lebih gila lagi, jadi kalau enggak punya sertifikasi itu enggak bisa ekspor ke sana," kata Anggota API Iwan Lukminto dalam RDPU dengan Baleg DPR secara virtual, Rabu (21/6/2023).

Iwan mengatakan, kesulitan ekspor tersebut hanya bisa diselesaikan melalui regulasi yang disiapkan pemerintah guna mendukung pertumbuhan industri tekstil.

"Hal-hal kalau kita punya kelincahan dari sisi regulasi ini bisa terselamatkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Iwan mengatakan, regulasi berupa Undang-Undang terkait Sandang sangat dibutuhkan industri, sebab, industri tekstil paling cepat membuka lapangan kerja dalam jumlah besar.

Selengkapnya klik di sini.