Pemerintah Luncurkan Bursa Perdagangan Karbon di September 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan meluncurkan bursa perdagangan karbon pada September 2023.

"Kami berencana untuk meluncurkan perdagangan karbon pada bulan September 2023, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mencapai emisi net-zero pada tahun 2060 atau lebih cepat," ujar Luhut dalam agenda Bursa Karbon Jakarta, Senin (24/7/2023).

Jika bursa karbon itu diluncurkan, maka hanya entitas yang beroperasi di Indonesia yang diizinkan untuk berdagang di bursa, dengan skema mirip dengan perdagangan saham. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nantinya akan mengawasi kegiatan tersebut.

Saat ini, pemerintah telah memulai landasan carbon pricing dengan memberlakukan peraturan presiden tentang nilai ekonomi karbon. Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan regulasi tentang tata kelola nilai ekonomi karbon sub bidang pembangkit listrik.

Baca juga: OJK dan KHLK Sepakati Kerja Sama Bursa Karbon

Sementara instrumen pelengkap lainnya, seperti peta jalan penetapan harga karbon sektoral, regulasi pertukaran karbon, regulasi perdagangan karbon internasional, dan inventarisasi pengurangan emisi gas rumah kaca online secara bersamaan sedang dikembangkan.

"Mitigasi perubahan iklim Indonesia membutuhkan pengendalian emisi karbon, yang dapat didukung oleh perdagangan karbon dan perpajakan. Dengan program Kemitraan UK-PACT ini, maka akan mempercepat penyusunan roadmap carbon pricing sektor pertanian, industri dan transportasi dengan standar internasional," jelas Luhut.

Baca juga: Bursa Karbon Ditarget Beroperasi September 2023

Luhut bilang, Indonesia memiliki potensi besar kapasitas penyimpanan karbondioksida berdasarkan beberapa studi, antara 10 GT sampai 400 GT di reservoir minyak dan gas dan aquifer salin.

Penerapan Carbon Capture Storage (CCS) bisa menjadi strategi jangka pendek yang penting dalam mengurangi emisi sektor minyak dan gas. Pengembangan metode CCS dengan kegiatan validasi dan verifikasi, dapat disusun melalui proyek percontohan.

"Seperti yang kami lakukan untuk mangrove di Kalimantan Utara, kami sedang mengembangkan proyek percontohan karbon biru, yang menghasilkan 59,6 juta ton yang siap untuk dikreditkan," ucapnya.

Baca juga: Siapkan Bursa Karbon, BEI Pelajari Penerapan di Malaysia, Korea, hingga Uni Eropa