Modus Terkini Pinjol Ilegal, Transfer Dana Tanpa Sepengetahuan Korban

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, jumlah pengaduan masyarakat terkait pinjaman online (pinjol) ilegal semakin menurun. Meskipun demikian, masih terdapat modus pinjol ilegal yang dapat menjerat masyarakat, meskipun tidak secara langsung mengaksesnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, modus yang dimaksud ialah modus transfer dana secara langsung ke masyarakat tanpa sepengetahuannya. Modus ini sebenarnya sudah lama beredar, tetapi keberadaannya masih ditemukan OJK.

Friderica menjelaskan, modus itu dilakukan oknum pinjol ilegal dengan cara langsung mengirimkan dana ke korban. Padahal, korban tidak pernah mengakses atau bahkan mengajukan pinjaman ke pinjol ilegal tersebut.

Baca juga: Soroti Kasus Pembunuhan Mahasiswa UI, Pimpinan Komisi III Minta Polri Berantas Pinjol Ilegal

"Tren pengaduan pinjol ilegal adalah korban itu tidak mengajukan pinjaman pada pinjol ilegal tapi tiba-tiba ada uang masuk dari rekeningnya," ujar dia, dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, dikutip Selasa (8/8/2023).

Setelah itu, korban akan ditagih oleh oknum pinjol ilegal. Bukan hanya dana yang dikirimkan, tetapi korban juga akan ditagih bunga tinggi dari dana tersebut.

"Dana masuk ke rekeningnya kemudian ada penagihan dengan bunga tinggi," kata Friderica.

Baca juga: Mahasiswa UI Bunuh Junior Diduga karena Iri dan Terlilit Pinjol, Akankah Kampus Jatuhkan Sanksi DO?

Tidak sah di mata hukum

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com, modus pengiriman dana oleh pinjol ilegal tersebut tidak sah di mata hukum. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ahli Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ismail Hasani.

"Pinjaman itu adalah praktik hukum perdata yang mensyaratkan adanya perjanjian atau kesepakatan," ujar dia.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Kitab UU Hukum Perdata Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian.

Terdapat empat syarat yang membuat perjanjian sah di mata hukum, yaitu:

• Ada kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya

• Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan

• Suatu hal tertentu

• Suatu sebab (causa) yang halal.

"Jadi kalau tidak memenuhi syarat itu, abaikan saja tagihan itu. Karena kita bukan pihak dalam pinjam meminjam itu," ungkap Ismail.