Memahami Kebijakan Mempertahankan Suku Bunga Acuan 5,75 Persen

RAPAT Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDGBI) yang berlangsung 23 dan 24 Agustus 2023, mengambil keputusan mempertahankan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan, yaitu Bank Indonesia Seven Days Repo Rate (BI7DRR) pada tingkat 5,75 persen.

Selama ini kebijakan Bank Indonesia yang paling ditunggu adalah kebijakan moneter, khususnya penentuan suku bunga acuan, yaitu BI7DRR tersebut. Sebab suku bunga acuan akan memengaruhi dua hal berserta dampak ikutannya.

Pertama, dan ini pengaruh utama yang diharapkan, yaitu stabilitas nilai rupiah.

Stabilitas nilai rupiah akan diukur dengan tingkat inflasi rendah dan juga tingkat nilai tukar rupiah, khususnya terhadap dollar AS yang wajar dan stabil.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang wajar dan stabil sangat diperlukan karena Indonesia masih tergantung pada impor berbagai macam barang, baik barang jadi maupun barang modal.

Juga pembayaran cicilan dan bunga utang luar negeri Indonesia membutuhkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang wajar dan stabil supaya tidak melonjak tanpa penarikan utang luar negeri baru.

Kedua, akan memengaruhi bunga deposito dan tabungan yang pada akhirnya juga bunga kredit.

Bunga kredit merupakan biaya melakukan investasi sehingga BI7DRR pada akhirnya juga akan memengaruhi investasi.

Investasi akan memengaruhi kesempatan kerja yang tercipta. Kesempatan kerja akan memengaruhi tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran juga akan memengaruhi kemiskinan.

Jadi ada dampak panjang dari BI7DRR terhadap bunga deposito dan simpanan serta bunga kredit. Kebijakan BI untuk menahan BI7DRR pada level 5,75 persen memang punya alasan rasional.

Alasan stabilitas nilai rupiah

Alasan utama kebijakan menahan BI7DRR pada level 5,75 persen adalah dampaknya diperkirakan sudah sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah.

Hal itu tampak pada hasil dari BI7DRR 5,75 persen bulan Juli 2023, yaitu tingkat inflasi tahun 2023 yang diperkirakan masuk kembali ke dalam jaring target inflasi rendah BI, yaitu 3 plus minus 1 persen.

Inflasi rendah ini diduga bisa dicapai pada tingkat 2,5 plus minus 1 persen, menurut versi BI, dan 2,4 persen versi asumsi makro RPBN 2024.

Dampak pada nilai tukar rupiah juga menunjukkan hasil sama. Meski pada Agustus 2023, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terdepresiasi 1,41 persen secara point to point dibandingkan Juli 2023, namun secara year to date nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menguat 1,78 persen dibanding Desember 2022 lalu.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS juga lebih baik dibanding nilai tukar mata uang negara sedang berkembang lain.

Nilai tukar mata uang negara sedang berkembang lain, misalnya: Rupee India mengalami apresiasi hanya sebesar 0,07 persen, Baht Thailand dan Peso Filipina yang masing-masing mengalami depresiasi sebesar 1,31 persen dan 1,77 persen.

Ke depan tampaknya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS akan semakin stabil dan menuju nilai wajarnya karena ditopang faktor lain seperti kebijakan menempatkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di bank-bank domestik dengan terbitnya PP Nomor 36 Tahun 2023 serta optimisme dunia usaha terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang baik.

Alasan bunga deposito dan kredit

Selama ini yang sering dikhawatirkan mempertahankan BI7DRR sebagai bunga acuan akan membuat bunga kredit menjadi tetap tinggi.

Tingginya bunga kredit perbankan akan membuat kredit pembiayaan perbankan menjadi menurun. Dengan kata lain, fungsi intermediasi perbankan menjadi tidak jalan.

Data menunjukkan di pasar uang antarbank suku bunga pasar uang antarbank (IndONIA) tercatat rendah sebesar 5,59 persen (23 Agustus 2023).

Suku bunga deposito 1 bulan perbankan pada Juli 2023 terjaga rendah sebesar 4,18 persen. Suku bunga kredit perbankan juga terjaga rendah sebesar 9,35 persen pada akhir Juli 2023.

Akibatnya kredit perbankan juga meningkat hampir di semua sektor. Kredit perbankan pada Juli 2023 tumbuh sebesar 8,54 persen (yoy).

Angka ini meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 7,76 persen (yoy), terutama dikontribusikan oleh sektor jasa sosial, pertambangan, dan jasa dunia usaha.

Pembiayaan syariah juga terus meningkat mencapai 17,55 persen (yoy) pada Juli 2023, terutama didorong oleh peningkatan pembiayaan modal kerja.

Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit mencapai 7,59 persen (yoy) pada Juli 2023, terutama ditopang oleh segmen mikro.

Di samping kedua alasan yang telah dibahas, ada alasan lain mengapa BI7DRR memang perlu dipertahankan di tingkat 5,75 persen.

Banyak pihak yang sebenarnya menghendaki BI7DRR diturunkan untuk memberi angin segar yang lebih besar terutama kepada dunia usaha. Namun tampaknya mempertahankan BI7DRR merupakan pilihan tepat.

Intinya adalah adanya faktor-faktor yang bisa memicu naiknya inflasi di Indonesia sehingga untuk mengantisipasinya BI7DRR perlu dipertahankan.

Berbagai alasan tersebut antara lain: pertama, tingkat inflasi di berbagai negara maju terutama di AS masih mungkin mengalami kenaikan karena perang Rusia-Ukraina belum juga jelas kapan selesainya.

Hal itu menyebabkan pasokan energi dan pangan dunia terganggu sehingga harganya naik dan menyebabkan naiknya inflasi di negara-negara maju yang akan merembet ke Indonesia.

Kedua, adanya cuaca ekstrem panas akibat El Nino yang diperkirakan masih akan terjadi sampai Februari 2024, yang berpotensi menyebabkan gagal panen sehingga memicu inflasi pangan atau inflasi karena volatile foods.

Ketiga, adanya kenaikan gaji untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan tahun 2024 yang biasanya juga akan memacu inflasi.

Keempat, adanya pesta demokrasi atau pemilu serentak 2024 yang diperkirakan akan ikut menyumbang inflasi di Indonesia.

Namun tentu saja dampak kebijakan moneter BI lewat penentuan BI7DRR seperti telah diuraikan di atas memang bukan satu-satunya dari hasil penentuan BI7DRR.

BI mengakui dalam siaran-siaran persnya bahwa hasil tersebut juga merupakan sinergi dengan kebijakan lainnya.

BI selain merumuskan dan menjalankan kebijakan moneter BI7DRR, juga merumuskan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial dengan berbagai instrumennya.

Di samping itu, BI juga bersinergi dengan berbagai pihak antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, OJK, dan LPS.

Sinergi kebijakan dengan berbagai pihak ini perlu terus ditingkatkan ke depannya supaya mempunyai dampak lebih maksimal.