Penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut Internasional Wajib Jadi Anggota Konsorsium

JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan terbentang di sekitar Asia-Pasifik, menyebabkan penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) internasional ingin menggelar jaringan di negeri ini.

Bukan hanya SKKL, bahkan penyelenggara kabel listrik sedang melakukan pembahasan pemanfaatan wilayah Indonesia untuk mentransfer listrik antar negara.

Tercatat ada tiga proyek SKKL dan satu proyek kabel listrik yang ingin melakukan pembangunan di perairan Indonesia.

Baca juga: PLN Gandeng Perusahaan Korea Kembangkan Jaringan Kabel Bawah Laut

Tangkapan layar Pulau Dudepo Google Pulau Dudepo yang berada di wilayah perairan utara Gorontalo tidak lama lagi akan mendapat layanan listrik. PLN akan membangun jaringan kabel bawah laut sebanjang 1,3 km.

Pertama, proyek Echo, merupakan kolaborasi Meta, Google dengan XL Axiata. Kedua, proyek Bifrost kerja sama Meta, Keppel Midgard dengan Telekomunikasi Indonesia International (Telin), anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk.

Ketiga, proyek Apricot kolaborasi Meta, Keppel Midgard dengan NTT, serta Proyek Sun Cable untuk Kabel Listrik.

Ketua Tim Jaringan Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Aditya Iskandar menyatakan penyelenggara SKKL harus memenuhi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021, di Pasal 13 sampai 19, soal tata kelola penyelenggara SKKL internasional.

Di antaranya harus bekerja sama dengan penyelenggara SKKL lokal agar mendapatkan landing right atau hak labuh. Mereka juga harus memiliki pengalaman operasi minimal selama 5 tahun dan memenuhi kewajiban pembangunan 100 persen.

Baca juga: Jokowi Ungkap 3 Investasi Kabel Bawah Laut, Hubungkan RI dengan Pantai Barat AS

Tidak hanya itu, yang terutama penyelenggara SKKL lokal yang bekerja sama dengan SKKL Internasional harus menjadi anggota konsorsium dan memenuhi kewajiban minimal 5 persen dari total investasi. Dengan investasi minimal 5 persen itu, untuk memperkuat posisi penyelenggara SKKL lokal dalam Proyek SKKL internasional.

"Dengan mereka harus menjadi anggota konsorsium, mereka bisa mengendalikan dan mengoperasikan sistem SKKL yang mereka bangun. Bukti negara hadir dalam badan usaha penyelenggara lokalnya," ujar Aditya, Kamis (21/9/2023).