Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akui Harga Beras RI Naik, tapi Masih Lebih Murah dari Singapura

Kompas.com - 08/10/2023, 14:06 WIB
Muhammad Idris

Penulis

Sumber Antara

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah terus mencari solusi polemik harga beras naik sejak beberapa pekan terakhir.

Ketika menyampaikan arahan dalam Konsolidasi Nasional Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi di Sentul, Jawa Barat, dia mengungkapkan bahwa fenomena harga beras naik tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di banyak negara, akibat krisis pangan global.

“Misalnya di Singapura rata-rata harganya Rp 21.600, di Brunei harganya sudah mencapai rata-rata Rp37.000," kata Jokowi dikutip dari Antara, Minggu (8/10/2023).

"Di tetangga dekat kita di Timor Leste harganya Rp20.000 ribu. (Harga beras) kita masih Rp10.800-Rp13.000, tetapi memang harganya naik. Di globalnya memang seperti itu,” kata dia lagi.

Baca juga: Sederet Jejak Digital Janji Jokowi Setop Impor Kedelai

Selain krisis pangan global, kenaikan harga pangan juga dipicu kebijakan 22 negara produsen beras, termasuk India, yang menghentikan ekspornya.

Kondisi global ini semakin diperparah dengan dampak perubahan iklim yaitu cuaca panas dan kemarau panjang, yang menyebabkan produksi beras menurun.

Padahal, ujar Jokowi, Indonesia masih perlu mengimpor 1,5 juta ton hingga 2 juta ton beras dari luar negeri karena produksi dalam negeri yang belum mencukupi sementara jumlah penduduk terus bertambah.

“Penduduk kita saat ini sudah 278 juta jiwa dari sebelumnya 270 juta jiwa, sehingga produksi berasnya juga harus bertambah. Ini lah masalah yang harus saya sampaikan apa adanya karena masalah di sebuah negara akan berimbas ke negara lain,” kata Jokowi.

Baca juga: Terus-terusan Impor, Apa Kabar Janji Jokowi soal Swasembada Kedelai?

Untuk merespons tingginya harga beras, dia memaparkan bahwa pemerintah selama enam bulan terakhir telah memberikan bantuan 10 kilogram beras per bulan bagi 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Kebijakan itu akan diteruskan hingga November mendatang untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.

“Sepanjang APBN kita ada masih ada ruang pasti akan kita putuskan (untuk membantu),” janji Jokowi.

Rencana impor beras dari China

Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso atau akrab disapa Buwas, membuka peluang untuk melakukan impor beras seberat satu juta ton dari China untuk mengantisipasi mundurnya panen di dalam negeri akibat El Nino.

“Kami antisipasi El Nino. Prediksinya kan Januari, Februari, Maret, belum ada panen atau panennya mundur semua,” kata Buwas masih dikutip dari Antara.

Baca juga: Selain dari China, RI Jajaki Impor Beras dengan Vietnam, Thailand dan Kamboja

Menurut Buwas, antisipasi tersebut penting untuk memastikan pemenuhan kebutuhan beras nasional. Saat kekurangan pasokan, harga beras akan mengalami kenaikan harga.

“Pemerintah harus sudah menyiapkan. Jangan sampai begitu kita lihat kurang, baru ribut mencari impor,” kata Buwas.

Saat ini, Buwas menambahkan, Presiden Jokowi bekerja sama dengan China untuk menyiapkan satu juta ton beras. Nantinya, beras tersebut akan diekspor oleh China ke Indonesia apabila produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional akibat El Nino.

Buwas menambahkan bahwa Indonesia tidak akan secara langsung menerima satu juta ton beras. Jumlah beras yang diimpor dari China tergantung dengan selisih kebutuhan nasional dengan produksi dalam negeri.

Baca juga: Bulog Ungkap Rencana RI Buka Opsi Impor Beras dari China

“Kita lihat dulu kebutuhannya. Tetapi, dalam hal ini, China sudah menyiapkan,” kata Buwas.

Kerja sama impor tersebut menjadi salah satu solusi bagi Indonesia ketika membutuhkan beras dalam keadaan darurat.

Buwas menjelaskan bahwa stok beras yang ada di Bulog mencapai 1,7 juta ton, yang terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 1,67 juta ton dan stok komersil sekitar 69 ribu ton.

Sementara itu, penyaluran beras telah mencapai angka 1,7 juta ton yang digunakan antara lain realisasi SPHP sebanyak 799 ribu ton, dan bantuan pangan tahap pertama sebesar 640 ribu ton.

Kemudian bantuan pangan beras tahap kedua yang saat ini terus digenjot dengan realisasi terakhir telah mencapai 98,5 persen untuk bulan pertama sebesar 197 ribu ton.

Baca juga: Indonesia Sudah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Terbanyak dari Thailand

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Whats New
Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Whats New
OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

Whats New
Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Whats New
Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Whats New
Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Whats New
OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin 'Student Loan' Khusus Mahasiswa S-1

OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin "Student Loan" Khusus Mahasiswa S-1

Whats New
Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Whats New
Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Whats New
Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Whats New
Tinjau Fluktuasi Bapok, KPPU Lakukan Sidak Serentak di Sejumlah Pasar

Tinjau Fluktuasi Bapok, KPPU Lakukan Sidak Serentak di Sejumlah Pasar

Whats New
Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BRI hingga CIMB Niaga

Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BRI hingga CIMB Niaga

Whats New
Kemenhub: KNKT Akan Investigasi Penyebab Jatuhnya Pesawat di BSD

Kemenhub: KNKT Akan Investigasi Penyebab Jatuhnya Pesawat di BSD

Whats New
Telat Bayar Tagihan Listrik Bisa Kena Denda, Berapa Biayanya?

Telat Bayar Tagihan Listrik Bisa Kena Denda, Berapa Biayanya?

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com