Daripada Bebani APBN, Inggris dan Malaysia Pilih Proyek Kereta Cepatnya Mangkrak

Singapura juga diketahui sudah terlanjur membangun infrastruktur HSR di Jurong. Kini proyek stasiun di Jurong tersebut juga mangkrak setelah Malaysia memilih membatalkan proyek HSR.

Baca juga: Ekonom: Proyek Kereta Cepat Masuk Kategori Jebakan Utang China

Ditolak Mahathir

Proyek HSR kedua negara sempat jadi polemik di Malaysia. Di era Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang sudah mengundurkan diri pada Februari 2020 lalu, berusaha untuk membatalkan kesepakatan HSR.

Alasan Mahathir saat itu, Malaysia masih harus bergulat dengan utang yang menggunung. Pemerintah Malaysia masih terbebani pembayaran utang sebesar lebih dari 1 triliun ringgit atau sekitar 249 miliar dollar AS.

Mahathir berujar, Malaysia harus membayar biaya 110 miliar ringgit untuk membiayai proyek HSR. Biaya yang harus dikeluarkan Malaysia lebih besar karena lebih banyak lintasan kereta cepat berada di negaranya. Sementara keuntungan untuk Malaysia dinilai kurang sepadan.

"Kedua negara akan mematuhi kewajiban masing-masing, dan sekarang akan melanjutkan tindakan yang diperlukan, akibat penghentian Perjanjian HSR ini," kata pernyataan bersama kedua negara tersebut.

Baca juga: Dilema Kereta Cepat: Penumpang Tujuan Kota Bandung Harus 2 Kali Naik

Malaysia enggan pakai uang APBN

Mengutip Reuters, pada Juli 2023 lalu, pemerintah Malaysia menyatakan tengah mencari pihak swasta yang tertarik melanjutkan pembangunan proyek kereta cepat antara Kuala Lumpur dengan Singapura yang sempat mangkrak.

Sebelumnya, Malaysia enggan menggunakan uang negara guna mendanai investasi pembangunan HSR karena akan memberatkan APBN mereka.

Sebagai informasi saja, proyek kereta cepat di Negeri Jiran berada di bawah MyHSR Corp, perusahaan BUMN Malaysia milik Kementerian Keuangan.

Perusahaan ini sudah membuka penawaran kepada siapa saja investor swasta yang berminat membangun kereta cepat dengan model kemitraan publik-swasta.

Baca juga: Kilas Balik Kereta Cepat, Minta Konsesi 50 Tahun, tapi Ditolak Jonan

Pemerintah Malaysia sendiri ingin kereta cepat sepenuhnya didanai investor. Di mana perusahaan-perusahaan dari China, Jepang, Korea Selatan, dan Eropa juga telah menyatakan minatnya pada kontrak untuk membangun, mengoperasikan, dan membiayai proyek tersebut.

“(Proses tersebut) menandai inisiatif pemerintah untuk mengaktifkan kembali proyek kereta cepat, caranya melalui mekanisme pendanaan baru dan model implementasi dalam upaya untuk lebih meningkatkan infrastruktur transportasi kereta api dan memperkuat perekonomian nasional,” tulis MyHSR Corp dalam keterangan resminya.

Nasib kereta cepat di Amerika Serikat

Beberapa negara, termasuk negara-negara maju, juga masih enggan mengembangkan kereta cepat karena biaya investasinya yang terlalu tinggi.

Amerika Serikat contohnya, Negeri Paman Sam ini masih membiarkan proyek kereta cepatnya juga mangkrak. Proyek kereta cepat yang menghubungkan Los Angeles dan San Francisco bahkan terancam gagal. Hal ini diakibatkan anggaran yang proyek itu yang membengkak.

Proyek kereta cepat yang menghubungkan dua kota di Negara Bagian California ini sebenarnya telah disetujui pada 2008 lalu. Namun sebagian kecil kontruksi yang sudah terbangun kini dibiarkan terbengkalai.

Baca juga: Kala Jonan Tak Hadir Saat Jokowi Groundbreaking Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Alasannya...