Menaker Pede Vokasi Lembaga Pelatihan Kerja Nasional Bisa Tekan Angka Pengangguran

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menilai, keberadaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPSKS) dapat menekan angka pengangguran nasional. Hal ini seiring dengan tingginya kapasitas vokasi LPK dan LPKS.

Ia mengatakan, hingga saat ini terdapat 292 BLK Pemerintah, 2.908 LPKS, 3.757 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, 79 BLK LN. Adapun total kapasitas pelatihan vokasi nasional sebanyak 5.778.881 orang per tahun dan kapasitas sertifikasi sebanyak 8.873.200 orang per tahun.

"Dengan modalitas yang cukup besar, kita benar-benar akan memaksimalkan peran baik lembaga pelatihan pemerintah maupun swasta," kata dia, dalam acara Rembuk Nasional LPKS, di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Minggu (15/10/2023).

Baca juga: Menaker Minta Pengusaha Terapkan Struktur dan Skala Upah Berkeadilan

Menurut dia, LPKS memiliki peranan penting dalam peningkatan kompetensi serta daya saing sumber daya manusia (SDM). Dengan terus berkembangnya industri, peningkatan kapabilitas SDM menjadi penting agar angkatan kerja nasional dapat terserap.

"Pendidikan maupun pelatihan vokasi harus bisa menjawab kemampuan pasar kerja yang sangat dinamis, banyak jenis pekerjaan baru yang muncul," tuturnya.

Pada akhirnya, keberadaan LPK dan LPKS ditargetkan dapat menekan angka pengangguran nasional.

"Baik pendidikan maupun pelatihan vokasi harus menjawab kebutuhan pasar kerja yang sangat dinamis," ucap Ida.

Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masih terdapat 7,99 juta pengangguran di Indonesia per Februari 2023. Angka itu setara 5,45 persen dari total angkatan kerja nasional.

Baca juga: Bonus Demografi dan Ancaman Lonjakan Angka Pengangguran di RI