Kementan Siapkan SDM Unggul untuk Perbaiki Tata Kelola Usaha Perkebunan

Dengan demikian, lanjut Heru, seluruh usaha perkebunan yang sudah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), terutama yang ada di Indonesia dapat dimonitor perkembangannya.

Baca juga: Kasus IUP PT Timah, Kejagung Geledah 3 Lokasi di Bangka Selatan

Ia menambahkan, tujuan penilaian tersebut sejatinya untuk mengetahui kinerja yang dicapai oleh perusahaan, seperti aspek teknis dan manajemen usaha kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Secara teknis, penilaian usaha perkebunan dilakukan selama satu tahun sekali agar perusahaan yang sedang dalam tahap pembangunan dapat berjalan optimal.

"Seperti kita ketahui, ini sesuai dengan Permentan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Ini juga menjadi jawaban terhadap berbagai tuntutan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan permintaan pasar," kata Heru.

Dengan sistem ISPO, lanjutnya, diharapkan seluruh perusahaan perkebunan dapat mengajukan sertifikasi ISPO kelapa sawit dengan kelas kebun I, II, dan III.

Baca juga: Terjepit Alat Berat, 3 Pekerja Kebun Kelapa Sawit di Aceh Tewas

Sedangkan untuk memenuhi salah satu prinsip dalam ISPO, setiap perusahaan perkebunan wajib memiliki IUP, yaitu Izin Usaha Perkebunan untuk Budi Daya (IUP-B), Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P), dan Izin Usaha Perkebunan Integrasi Budi Daya dan Pengolahan (IUP-I).

"Dengan persyaratan dan ketentuan itu sebagaimana telah diatur dalam Permentan tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Untuk itu, peran penilai usaha perkebunan sangat diperlukan dalam rangka memenuhi peraturan tersebut," imbuh Heru.

Sebagai informasi, pelaksanaan pelatihan tersebut dihadiri 13 provinsi dan 51 peserta. Adapun hal yang dikupas adalah materi tentang penilaian dan pemahaman yang lebih mendalam agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan di lapangan.

"Pelatihan ini sekaligus juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh
pemerintah untuk peningkatan kemampuan SDM dalam melanjutkan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan di masa yang akan datang," jelas Heru.