Pengelolaan Sumber Daya Alam Tak Efisien Bikin Emisi GRK Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kegiatan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak efisien dalam menghasilkan barang atau jasa mendorong tingginya emisi gas rumah kaca. Untuk itu, perlu standarisasi mutu untuk pengelolaan SDA.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Kukuh S Achmad saat membuka acara Bulan Mutu Nasional (BMN) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, 15 November 2023.

“Menurut data dari Climate Watch, pada 2020 Indonesia menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sekitar 1,48 M ton/gigaton atau setara 3,1 persen emisi GRK global. Adapun emisi terbesar Indonesia berasal dari sektor industri dan yang kedua transportasi,” ungkap Kukuh, melalui keterangan pers, Rabu (15/11/2023).

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah berkomitmen melakukan preservasi lingkungan antara lain melalui implementasi circular economy, Environmental Social Governance (ESG), mereduksi emisi GRK, dan sepakat mencapai Net Zero Emissions (NZE) 2060.

Baca juga: Kementerian ESDM Dukung Pengembangan Panas Bumi untuk Pencapaian Target NZE 2060

Harapannya, transformasi bisnis yang mengarah kepada circular economy ataupun ESG bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin. Sehingga, meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan.

Kukuh menambahkan, Indonesia bersama 74 negara sepakat untuk mencapai Net Zero Emission pada 2050 dalam pertemuan Climate Change Conference of the Parties (COP26). Untuk mengurangi jejak karbon dan mencapai kondisi Net Zero Emissions, pemerintah menerapkan lima prinsip utama.

Lima prinsip itu yaitu, peningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), pengurangan energi fosil, penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, dan pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).

“Tahun 2023 ini, Badan Standardisasi Nasional (BSN) turut mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai target Net Zero Emissions (NZE) melalui penerapan standar dan penilaian kesesuaian,” ungkap Kukuh.

Selain itu, Kukuh mengungkapkan pihaknya berkomitmen mendukungBursa Karbon Indonesia untuk mendukung target NZE tersebut. Bursa Karbon adalah program yang diresmikan Presiden Joko Widodo sejak 29 September 2023.

Baca juga: Kemenkop UKM Gandeng BPOM dan BSN Sinergi Percepat Produksi Minyak Makan Merah

Ketahanan ekonomi

BSN, lanjut Kukuh, juga turut mendukung Prioritas Nasional nomor 1 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023.

Untuk itu, pada tahun 2023 ini, BSN telah memberikan layanan pembinaan kepada 218 UMK berupa produk unggulan daerah.

Kemudian, memberikan pendampingan pemenuhan dan Sertifikasi SNI kepada 300 UMKM, menetapkan 137 skema penerapan standar dan penilaian kesesuaian bagi UMKM. Serta, memberikan bimbingan teknis penerapan SNI CHSE kepada 33 Jasa Badan Usaha Pariwisata.