Antisipasi Kemacetan Saat Nataru, Kemenhub Bakal Terapkan Pembatasan Operasional Angkutan Barang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerapkan pembatasan operasional angkutan barang selama Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Sebagai informasi, pembatasan operasional angkutan barang merupakan salah satu kebijakan yang kerap diterapkan pemerintah saat mudik Lebaran dan Nataru untuk mengurai kepadatan lalu lintas.

Dengan aturan ini, maka angkutan barang tidak boleh beroperasi di ruas-ruas jalan tol maupun non-tol dan di waktu-waktu tertentu yang sudah ditetapkan.

Baca juga: Pengamat Transportasi Nilai Pembatasan Angkutan Barang Selama Nataru Tidak Diperlukan

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Namun dia masih belum dapat memastikan kapan pembatasan operasional angkutan barang ini akan diberlakukan dan seperti apa ketentuan teknisnya.

Yang jelas, Kemenhub menargetkan awal Desember 2023 sudah diumumkan.

"Betul akan ada pembatasan ini. Jadwal pastinya akan diumumkan kemudian. (Ditargetkan) awal Desember," ujar Adita kepada Kompas.com, Kamis (30/11/2023).

Baca juga: Pengusaha Keberatan Operasional Angkutan Barang Dibatasi Selama Libur Natal 2023

Kemudian untuk jenis angkutan barang yang akan dikenakan pembatasan operasional selama Nataru ini kemungkinan akan sama dengan saat periode mudik Lebaran 2023 lalu.

"Jenisnya kemungkinan akan sama dengan yang dilakukan di mudik lebaran," ucapnya.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pembatasan operasional kendaraan barang pada mudik Lebaran 2023 berlaku untuk kendaraan jenis tertentu, yaitu sebagai berikut.

Dok. Jasa Marga Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT).

• Mobil barang dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 kg.
• Mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih.
• Mobil barang dengan kereta tempelan dan kereta gandengan.
• Mobil barang yang digunakan untuk mengangkut bahan galian meliputi tanah, pasir, batu, bahan tambang, dan bahan bangunan.

Baca juga: Menhub: RI Masih Menghadapi Tantangan dalam Penataan Transportasi, Khususnya Angkutan Barang

Pembatasan angkutan barang ini tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut bahan bakar minyak (BBM) atau bahan bakar gas (BBG), hantaran uang, hewan ternak, pupuk, sepeda motor mudik dan balik gratis, dan barang pokok seperti beras, tepung terigu/tepung gandum atau tepung tapioca, jagung, gula, sayur dan buah-buahan, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng dan mentega, susu, telur, garam, kedelai, bawang, dan cabai.

Meski demikian, angkutan barang yang dikecualikan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan ketentuan yang diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan dengan keterangan jenis barang yang diangkut, tujuan pengiriman barang, dan nama serta alamat pemilik barang.

Adapun surat muatan ini harus ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.