Dampingi Jokowi, Sri Mulyani Serahkan DIPA dan TKD APBN 2024 secara Digital

KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendampingi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 secara digital kepada kepala daerah dan kepala kementerian/lembaga (K/L) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

DIPA K/L dan daftar alokasi TKD merupakan dokumen penting dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dokumen ini menjadi pedoman bagi para menteri atau pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menuturkan, proses penyusunan hingga penetapan APBN 2024 berlangsung dengan relatif lancar dan tepat waktu, terutama di tengah kondisi perekonomian yang semakin membaik.

Keberhasilan tersebut tak lepas dari dukungan berbagai pihak, khususnya dari pihak legislatif.

Baca juga: Benarkah Gedung Dewan Legislatif Palestina di Gaza Diledakkan?

“APBN disusun secara optimal untuk memenuhi berbagai program prioritas pembangunan nasional. Hal ini mencakup perlindungan terhadap rakyat dan kelompok rentan, pemulihan ekonomi, dorongan untuk transformasi, pembangunan di seluruh pelosok daerah, serta peningkatan dalam bidang pertahanan dan keamanan,” kata Sri Mulyani dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (1/12/2023).

Menurutnya, upaya tersebut dilakukan dengan tetap menjaga APBN sebagai instrumen yang harus dijaga kesehatan, keberlanjutan, dan kredibilitasnya.

Dengan demikian, kebijakan fiskal APBN dapat terus memberikan manfaat, efektif dalam menjaga perekonomian, dan melindungi rakyat Indonesia.

Lebih jauh, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Kemenkeu telah melakukan terobosan dengan mengadopsi digitalisasi dokumen penganggaran.

Baca juga: Transformasi Digitalisasi di Persimpangan

Inisiatif tersebut dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dengan mendukung upaya mengurangi penggunaan kertas dan mempercepat proses administratif.

“Kami ingin melaporkan (bahwa) penyerahan DIPA (kali ini) dilakukan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk APBN 2024, proses ini dilakukan secara digital, dimulai dari penetapan anggaran hingga penandatanganan DIPA, semuanya dilakukan secara elektronik,” ucap Sri Mulyani.

Sebelumnya, lanjut dia, terdapat 12 tahap dalam proses penetapan anggaran yang cukup rumit. Namun, saat ini hanya ada empat tahap yang semuanya dilakukan melalui aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Begitu pula, tanda tangan DIPA secara elektronik juga akan langsung mendapatkan sertifikasi.

Baca juga: Cak Imin Janji Kembalikan Wewenang Sertifikasi Halal ke MUI

Dana APBN 2024 akan disalurkan sebesar Rp 3.325,1 triliun

DOK. Humas Kemenkeu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 secara digital kepada kepala daerah dan kepala kementerian/lembaga (K/L) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Sri Mulyani juga menyampaikan, dana APBN 2024 yang akan disalurkan adalah sebesar Rp 3.325,1 triliun. Dana ini ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus pemerintah.

Ia mengungkapkan, APBN 2024 akan digunakan untuk menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, mendukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN), dan untuk memperkuat pertahanan negara.

“Belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang akan memakan memakan cukup besar alokasi anggaran APBN," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, belanja pemerintah juga akan mendukung pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan memberikan dukungan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada).

Baca juga: Resmikan Kantor Baru DPW, Cak Imin Ingin PKB Menangkan Pilkada di Riau

Prioritas belanja pemerintah juga akan difokuskan untuk memperkuat ketahanan dan keamanan Indonesia, terutama untuk guru dan tenaga kesehatan.

“Juga untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan, serta menangani kemiskinan ekstrem dan stunting,” jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani memaparkan bahwa Indonesia berhasil keluar dari pandemi Covid-19.

Meskipun dihadapkan dengan gejolak ekonomi global, termasuk situasi geopolitik dan inflasi, perekonomian Indonesia mampu tumbuh sebesar 5 persen selama delapan kuartal.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir 2023 tetap stabil, bahkan produk domestik bruto (PDB) diperkirakan masih tumbuh di atas 5 persen.

Baca juga: PDB AS Tumbuh 5,2 Persen pada Kuartal III-2023

Sri Mulyani berharap agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di atas 5 persen sepanjang 2023, dengan target mencapai 5,04 persen.

Untuk mencapai hal tersebut, kata dia, Kemenkeu telah menyiapkan berbagai paket, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah (DTP), penambahan bantuan sosial (bansos) berupa beras dan bantuan langsung tunai (BLT).

"Saya harap perekonomian Indonesia tetap akan terjaga di angka 5,04 persen (sepanjang 2023). Sebab kalau tidak terjaga, (pertumbuhan ekonomi) kuartal III di angka 4,94 persen dan tanpa dukungan kuartal IV, bisa saja pertumbuhan ekonomi turun ke angka 4,99 persen di 2023," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menyatakan bahwa defisit APBN 2024 telah ditetapkan sebesar 2,29 persen dari PDB atau setara dengan Rp 522,8 triliun.

Baca juga: Pede Defisit APBN di Bawah 2,3 Persen, Kemenkeu: Terlihat Semakin Nyata...

Ia menegaskan komitmen Kemenkeu untuk menjaga pembiayaan defisit APBN tersebut, mengingat suku bunga yang masih tinggi sehingga memengaruhi nilai tukar rupiah

“Kami akan gunakan cash buffer atau penyangga uang tunai yang dimiliki pemerintah untuk meminimalkan risiko pembiayaan dan menjaga rasio utang pada tingkat aman,” imbuh Sri Mulyani.

APBN harus berorientasi pada hasil

DOK. Humas Kemenkeu Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 secara digital kepada kepala daerah dan kepala kementerian/lembaga (K/L) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Sementara itu, Jokowi dalam sambutannya memberikan peringatan peringatan untuk tetap waspada terhadap ketidakpastian dalam situasi global.

Menurutnya, situasi tersebut dapat berpotensi menyebabkan timbulnya krisis dan resesi yang semakin besar.

“Geopolitik tidak semakin membaik, tapi justru semakin memanas. Dampak perubahan iklim semakin nyata kelihatan kita rasakan. Begitu juga, potensi krisis dan resesi tidak semakin mereda penurunan, tetapi (malah) semakin menguat,” imbuh Jokowi.

Baca juga: Kemungkinan Krisis dan Resesi Menguat, Jokowi: Kita Harus Waspada

Ia berharap kepada kepala daerah dan kementerian untuk mengelola anggaran secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran.

Jokowi pun menekankan pentingnya mendahulukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

"Jangan membuka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran berkaitan dengan praktik korupsi. Tutup!” ucapnya.

Mengenai pelaksanaan atau eksekusi, Jokowi tidak ingin menghadapi persoalan yang sama terulang setiap tahun, terutama pada penyelesaian atau realisasi yang menumpuk menjelang akhir tahun.

Baca juga: Koalisi Sipil Sarankan Kenaikan Anggaran Belanja Alutsista Ditunda

Oleh karenanya, ia meminta pihak terkait untuk segera melaksanakan pengelolaan anggaran.

"Januari (2024) segera dimulai, realisasi secepatnya. Tadi saya minta info kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berapa realisasi. Sampai saat ini baru 64 persen daerah dan pusat juga (baru) 74 persen. Ini tinggal tiga minggu,” jelas Jokowi.

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya langkah antisipasi atas ketidakpastian dengan menggunakan penyesuaian otomatis agar APBN menjadi lebih fleksibel atau lincah.

"Begitu ada perubahan, lincah berubah, karena ketidakpastian ini betul-betul mengintai setiap hari, minggu, bulan. Dan ingat ini duitnya rakyat, sehingga fokus pada hasil. Orientasinya hasil,” tegas Jokowi.

Menurutnya, hal yang paling penting adalah memaksimalkan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat.

Baca juga: Buku Elektronik Pemilu Damai Pedia Diluncurkan, Masyarakat Bisa Cek DPT dan Profil Calon

Khususnya untuk pemerintah daerah (pemda), Jokowi meminta agar mereka memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan dengan pemerintah pusat, terutama terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), agar sejalan dengan agenda pembangunan secara keseluruhan.

“Jangan nanti pemerintah pusat bangun waduk, irigasi, tugas daerah tidak dilakukan. Untuk apa? Sudah bangun pelabuhan gede, jalan provinsi-kabupaten atau kota tidak terkoneksi, untuk apa? Sudah bikin jalan tol mestinya disambungkan kawasan industri, wisata, perkebunan, tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan, sinergi dan harmonisasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa saat ini dunia sedang menghadapi tantangan dinamika dan prospek perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian. Terlebih, 2024 menjadi tahun terakhir dari pemerintahannya.

Baca juga: Tingkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, Al Muktabar Ingatkan Pentingnya Relasi Pekerja-Perusahaan

 “Saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, yang sudah direncanakan tapi belum selesai, tuntaskan! Ini untuk memperkuat pondasi bagi pemerintah di masa mendatang,” ucap Jokowi.

Pokok-pokok APBN 2024

DOK. Humas Kemenkeu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendampingi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 secara digital kepada kepala daerah dan kepala kementerian/lembaga (K/L) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa APBN 2024 dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengatasi tantangan terhadap stabilitas.

Oleh karena itu, APBN dirancang secara antisipatif, memperhatikan potensi krisis, responsif, mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

“APBN pun harus dapat melindungi masyarakat, terutama (yang) miskin dan rentan dalam bentuk perlindungan sosial. Sehingga Indonesia dapat mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem yang pada 2024 ditargetkan dapat mendekati 0 persen,” jelas Sri Mulyani.

Di samping itu, target-target kesejahteraan lainnya juga diharapkan dapat tercapai pada 2024, termasuk penurunan tingkat pengangguran di angka 5,0 hingga 5,7 persen, penurunan gini rasio menjadi 0,374 hingga 0,377, dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi 73,99 hingga 74,02.

Baca juga: Di Mana Sri Mulyani Menyimpan Semua Uang APBN?

APBN 2024 dirancang untuk mempercepat transformasi ekonomi, sehingga dengan perannya perlu dioptimalkan sebagai penyerap kejutan (shock absorber), melindungi masyarakat, dan menstabilkan ekonomi dari dampak guncangan global.

Guncangan global yang dimaksud, mencakup stabilisasi harga pangan, peningkatan ketahanan energi, dan pengendalian inflasi.

APBN juga diarahkan sebagai akselerator dalam transformasi ekonomi, dengan fokus pada pengembangan modal manusia, modal fisik, modal alam, dan reformasi institusional.

Lebih dari itu, APBN berperan sebagai instrumen utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, termasuk penurunan tingkat kemiskinan ekstrem, mengatasi stunting, dan mengurangi kesenjangan.

Baca juga: Cak Imin Ucap Kesenjangan Ekonomi Sekarang Masih Tinggi

Sri Mulyani menjelaskan bahwa target pendapatan negara adalah sebesar Rp 2.802,3 triliun yang akan ditempuh melalui antara lain perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut UU HPP melalui tindak lanjut PPS dan implementasi NIK sebagai NPWP.

Ia menjelaskan bahwa target pendapatan negara adalah sebesar Rp 2.802,3 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, langkah-langkah yang akan diambil antara lain memperluas basis pajak sebagai tindak lanjut Undang-undang (UU) Hak Paten dan Penciptaan (HPP) melalui tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) dan implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Pemerintah juga akan melakukan optimalisasi penerimaan cukai yang akan ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi cukai dalam rangka mendukung implementasi UU HPP,” tutur Sri Mulyani.

Baca juga: Naskah Lengkap PP Nomor 55 Tahun 2022, Aturan Pelaksanaan UU HPP Terkait Pajak Penghasilan (PPh)

Selain itu, akan dilakukan pemanfaatan SDA yang lebih optimal dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan SDA.

Selain itu, akan dilakukan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara lebih optimal serta peningkatan nilai tambah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Hal tersebut dilakukan melalui langkah konkret, seperti penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan SDA.

Baca juga: Kelola SDA, Masyarakat Lokal Kurang Dilibatkan Oleh Pemerintah

Arah pengeluaran negara

Untuk diketahui, belanja negara 2023 telah ditetapkan sebesar Rp 3.325,1 triliun, yang terbagi menjadi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.467,5 triliun dan TKD sebesar Rp 857,6 triliun.

Pengalokasian belanja negara tersebut diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui berbagai langkah, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan tingkat stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, dukungan terhadap hilirisasi SDA, deregulasi, dan penguatan institusi.

Kemenkeu berkomitmen untuk memperkuat manajemen belanja yang lebih baik.

Hal tersebut akan dilakukan dengan mendorong efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan, dan berorientasi pada hasil (result-based budget execution).

Baca juga: Harga Cabai Tembus Rp 120.000 di Jakarta, Mendag Zulhas Minta Pemda Subsidi Ongkos Angkut

Program subsidi dan perlindungan sosial (perlinsos) akan didorong agar lebih tepat sasaran dan efektif, melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan penciptaan sinergi antarprogram.

Sementara itu, penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah akan dilakukan melalui beberapa langkah, termasuk implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional.

Selain itu, juga dilakukan penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better) yang tidak hanya bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan, baik antargolongan maupun antarwilayah.

Baca juga: Raker dengan Komisi IX DPR, Menaker Paparkan Solusi Mengurangi Kesenjangan Pasar Kerja

Fokus kebijakan pembiayaan APBN 2024

APBN 2024 dirancang dengan defisit sebesar Rp 522,8 triliun, dengan fokus pada kebijakan pembiayaan anggaran untuk menutup defisit.

Untuk mencapai hal tersebut dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu menjaga pembiayaan utang dalam batas yang aman dan dapat dikelola serta mengoptimalkan pembiayaan nonutang.

Secara lebih rinci, kebijakan pembiayaan anggaran pada APBN 2024 mencakup tiga hal.

Pertama, pengelolaan utang yang dilakukan dengan bijaksana dan fleksibel. Kedua, efisiensi biaya utang melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan.

Baca juga: Resolusi Keuangan 2024, Anak Muda Harus Bayar Utang Pinjol dan Paylater

Ketiga, selektivitas dalam pinjaman utang untuk mendorong penyediaan infrastruktur dan transfer teknologi.

Di sisi lain, kebijakan pembiayaan nonutang akan dilakukan melalui pembiayaan investasi yang efektif untuk mendukung transformasi ekonomi, dengan memberdayakan badan layanan umum (BLU), badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta mikro (SMV), dan sovereign wealth fund (SWF).

Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SAL) juga akan dioptimalkan untuk mengantisipasi ketidakpastian.

Kemenkeu tetap berkomitmen untuk memelihara kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Baca juga: PDB AS Tumbuh 5,2 Persen pada Kuartal III-2023

Defisit anggaran diperkirakan akan berada pada tingkat 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau lebih rendah dari proyeksi untuk 2023.

Perkiraan persentase tersebut didapat dengan memperhatikan arah dan strategi kebijakan fiskal 2024 yang dirancang untuk mendorong reformasi struktural guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sambil tetap memperhatikan pembiayaan anggaran yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan.

Selain itu, keseimbangan primer juga diperkirakan dapat dipertahankan menuju kondisi positif.

“Kami mengharapkan agar DIPA KL dan Daftar Alokasi TKD 2024 segera dapat ditindaklanjuti. Dengan begitu, APBN 2024 dapat terlaksana segera pada awal tahun, dan masyarakat serta perekonomian dapat langsung merasakan manfaat,” tutur Sri Mulyani dalam laporannya.