Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berapa Anggaran untuk Penjaminan Utang Kereta Cepat? Ini Kata Dirut PT PII

Kompas.com - 08/12/2023, 13:44 WIB
Rully R. Ramli,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk menjamin utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Penjaminan ini bakal dilakukan bersama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebagai badan usaha khusus Kementerian Keuangan.

Direktur Utama PT PII Muhammad Wahid Sutopo menjelaskan, penjaminan proyek yang digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia China itu selaras dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023 pada pengujung Agustus lalu.

"Memang saat ini kita sudah dilibatkan dalam pembahasan-pembahasan, baik dengan KAI, kemudian juga dengan pembiayaan untuk kereta cepat, bersama-sama dengan Kementerian Keuangan," tutur dia, dalam Media Briefing, di Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Baca juga: Kemenhub Masih Kaji Usulan Penambahan Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Kopo

Meskipun sudah dilibatkan dalam proses penjaminan, PT PII masih belum mengetahui besaran anggaran yang akan disiapkan untuk penjaminan kereta cepat. Sutopo bilang, pihaknya masih menunggu aturan turunan terkait besaran nilai penjaminan, yang bakal tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

"Berapa yang akan dimandatkan kepada PII akan ditetapkan dalam KMK-nya. Ini yang belum kita terima. Alokasi dari penjaminan yang diberikan kepada PII," ujarnya.

Namun demikian, Sutopo memastikan, besaran nilai pinjaman megaproyek akan disesuaikan dengan kemampuan perseroan. Pasalnya, kapasitas penjaminan PII menjadi salah satu aspek utama yang dipertimbangkan dalam pembahasan tersebut.

"Kapasitasnya memang sudah dipersiapkan, kalau sudah diberikan mandat akan diberikan sesuai dengan kemampuan PII," katanya.

Baca juga: Disebut Jebakan China, Berapa Bunga Utang Kereta Cepat?

Terkait dengan risiko gagal bayar utang, Sutopo tidak ambil pusing. Sebab, dengan telah diterbitkannya aturan terkait penjaminan, maka proyek KCJB dinilai sudah memenuhi kondisi atau syarat yang diperlukan.

Selain itu, operasional KCJB sejauh ini dinilai Sutop membuahkan hasil positif. Hal ini tercemin dari tingginya antusiasme masyarakat menggunakan KCJB.

"Sekarang dengan mulai beroperasinya (KCJB) ternyata ada beberapa kebangkitan ekonomi yang bisa ditimulkan," ucap Sutopo.

Baca juga: Jawaban Jokowi Soal APBN RI Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat ke China

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Whats New
KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

Whats New
Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Whats New
Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Whats New
Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Whats New
Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Whats New
OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

Whats New
Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Whats New
Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Whats New
Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Whats New
OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin 'Student Loan' Khusus Mahasiswa S-1

OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin "Student Loan" Khusus Mahasiswa S-1

Whats New
Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Whats New
Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Whats New
Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com