Macan Sistem Pembayaran ASEAN

KEMAJUAN teknologi telah merevolusi berbagai aspek kehidupan manusia, mengubah secara mendasar lanskap transaksi dan mekanisme pembayaran.

Di era digitalisasi ini, sistem pembayaran yang lancar dan saling terhubung mempunyai peran penting dalam mempercepat perdagangan dan mendorong ekspansi ekonomi, khususnya di seluruh ASEAN.

Dengan merangkul 10 negara anggota, yang masing-masing memiliki karakteristik teknologi dan peraturan berbeda, ASEAN berada di ambang peluang besar, siap untuk memperkuat kolaborasi dan mendorong kemakmuran ekonomi di kawasan melalui peningkatan konektivitas sistem pembayaran.

Dengan jumlah penduduk hampir 670 juta jiwa, Asia Tenggara memiliki potensi yang cukup besar. Khususnya, terjadi pertumbuhan pesat dalam penetrasi internet.

Pengguna internet di enam negara Asia Tenggara mengalami peningkatan sebesar 40 juta pengguna (10 persen) pada 2021, dengan perkiraan peningkatan tambahan sebesar 20 juta pengguna (5 persen) pada 2022.

Jumlah besar pengguna internet berkontribusi terhadap pangsa pasar yang signifikan bagi ekonomi digital, diproyeksikan mencapai 194 miliar dollar AS pada 2022. Angka ini diproyeksikan akan semakin meningkat menjadi 330 miliar dollar AS pada 2025.

Meskipun pembayaran tunai masih dominan di ASEAN, yaitu sebesar 60 persen pada 2019, prediksi dari Bank Indonesia menunjukkan penurunan untuk transaksi tunai dalam jangka pendek maupun panjang.

Perkiraan dengan potensi pertumbuhan tertinggi, masing-masing sebesar 24 persen dan 6 persen pada 2025, berkaitan dengan kartu dan dompet digital.

Peralihan dari ketergantungan uang tunai ke pembayaran digital akan semakin cepat; oleh karena itu, mendukung dan memanfaatkan potensi ini sangat penting bagi kemajuan regional.

Inti dari upaya mendorong konektivitas pembayaran adalah pentingnya mengatasi hambatan yang disebabkan oleh kesenjangan teknologi dan peraturan di masing-masing negara.

Infrastruktur dan sistem pembayaran yang berbeda, baik dari segi teknologi dan peraturan, ditemukan di negara-negara tersebut.

Heterogenitas ini menimbulkan kompleksitas pada tugas mengintegrasikan dan menjalin koneksi untuk transaksi lintas batas.

Untuk mewujudkan konektivitas sistem pembayaran yang lancar dan efisien di seluruh lanskap ASEAN, harmonisasi peraturan di antara negara-negara anggota merupakan upaya penting.

Untuk mengatasi tantangan seputar konektivitas sistem pembayaran di ASEAN, negara-negara anggota harus bersatu dan berkolaborasi sebagai komunitas.

Semangat ASEAN yang menekankan kesatuan sebagai “ASEAN one community, one destiny” harus diperkuat untuk memastikan terwujudnya kolaborasi dalam sistem pembayaran.

Negara-negara anggota harus berbagi pengetahuan, pengalaman dan sumber daya untuk meningkatkan infrastruktur teknologi dan standar peraturan dalam sistem pembayaran.

Komitmen untuk membangun ekosistem pembayaran terintegrasi di ASEAN memerlukan kerja sama dan koordinasi yang erat.

Bank Indonesia (BI), sebagai garda depan lanskap keuangan Indonesia, muncul sebagai pendukung aktif dalam mendorong konektivitas sistem pembayaran di seluruh ASEAN.

Memanfaatkan kerangka forum bilateral dan multilateral, BI berkolaborasi dengan bank sentral dan pemangku kepentingan di ASEAN untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas batas.

Salah satu tonggak sejarah yang penting adalah adanya kerja sama antar Bank Sentral di ASEAN dalam mengintegrasikan Sistem Pembayaran Lintas Batas, upaya bersama yang difasilitasi oleh Bank Sentral Inggris.

Kerja sama ini berfungsi sebagai wadah untuk membina sinergi dan memperkuat keterhubungan di wilayah ASEAN.

Inisiatif penting lainnya yang diluncurkan sejak 2018 adalah keseriusan BI dalam melaksanakan kerangka kerja sama penyelesaian mata uang lokal/local currency settlement (LCS) dengan beberapa negara, termasuk Malaysia dan Thailand.

Inisiatif perintis ini, yang saat ini berkembang menjadi transaksi mata uang lokal, menyederhanakan transaksi lintas batas antarnegara anggota sekaligus mengurangi ketergantungan pada dollar AS.

Selama lima tahun, BI telah menjalin kerja sama LCT dengan bank sentral lima negara: Tiongkok, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.

Di ASEAN, Indonesia menjadi ujung tombak konektivitas pembayaran regional/regional payment connectivity (RPC) dan LCT.

Dari 10 negara anggota ASEAN, lima negara telah menandatangani nota kesepahaman ini: Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura dan Malaysia.

Inisiatif besar Indonesia lainnya, yaitu kode Quick Response Indonesia Standard (QRIS) dan Fast Payment Bank Indonesia (BI FAST), merupakan contoh dari paradigma ini.

Selain lima negara ASEAN yang disebutkan sebelumnya, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos, dan Kamboja diperkirakan akan memanfaatkan konektivitas seiring dengan semakin kuatnya momentum menuju integrasi.

Tahun-tahun mendatang, Bank Indonesia siap untuk mengkatalisasi upaya kolektif di antara lima negara anggota ASEAN yang tersisa.

Sebagai upaya implementasi kerja sama tersebut, maka pada 17 November 2023 di Singapura, Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) telah meresmikan implementasi interkoneksi pembayaran QR antarnegara antara Indonesia dan Singapura.

Implementasi ini memungkinkan pengguna atau nasabah dari lembaga keuangan yang berpartisipasi untuk melakukan pembayaran ritel antarnegara dengan lancar menggunakan aplikasi pembayaran yang dimilikinya, dengan cara memindai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau QR Network for Electronic Transfers Singapore (NETS) yang ditampilkan oleh merchant di Indonesia atau Singapura.

Interkoneksi QR pembayaran antara negara ini merupakan pencapaian penting dari upaya BI dan MAS untuk mendorong integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital serta meningkatkan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Singapura.

Dengan kenyamanan pembayaran yang meningkat, interkoneksi ini akan memungkinkan perusahaan di kedua negara, terutama usaha mikro dan kecil, untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan.

Dengan kembalinya pariwisata setelah pandemi, inisiatif ini juga akan menarik wisatawan dari kedua negara.

Pada paruh pertama tahun 2023, sekitar 600.000 wisatawan dari Singapura ke Indonesia dan 1,1 juta wisatawan dari Indonesia ke Singapura.

Selain itu, BI dan MAS juga menandatangani Letter of Intent (LOI) yang berkaitan dengan kerangka kerja penyelesaian transaksi dalam mata uang lokal.

Setelah diimplementasikan pada 2024, kerangka ini akan memudahkan transaksi pembayaran lintas negara, seperti perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Singapura, serta pembayaran dengan QR.

Semua transaksi akan dilakukan dengan mata uang lokal masing-masing negara. Ini akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi eksposur terhadap risiko nilai tukar bagi pelaku usaha dan pengguna lainnya.

LOI ini adalah lanjutan dari Memorandum of Understanding yang ditandatangani oleh dua bank sentral ASEAN terkait kerja sama untuk mendorong transaksi bilateral dalam mata uang lokal (kerangka kerja LCT) pada Agustus 2024.

Tujuan dari MOU ini adalah untuk memperkuat integrasi keuangan ASEAN dan memfasilitasi transaksi antarnegara ASEAN dengan mata uang lokal.

Upaya ini semua bertujuan beralih dari ketergantungan pada dollar AS sambil mendorong peningkatan konektivitas sistem pembayaran.

Berakar pada semangat persatuan ASEAN sebagai komunitas yang saling terkait dan diperkuat oleh kolaborasi yang kuat di antara negara-negara anggotanya, realisasi konektivitas pembayaran di kawasan ini menjadi sangat penting.

Bank Indonesia, dalam perannya sebagai bank sentral Indonesia, menempati posisi penting dalam mendorong konektivitas sistem pembayaran melalui kerja sama internasional, dialog trilateral dan multilateral.

Dengan komitmen yang teguh terhadap kolaborasi, pencapaian konektivitas sistem pembayaran di ASEAN akan mencapai cakrawala yang nyata.

Integrasi ini, yang selaras dengan prinsip-prinsip era digital, siap untuk memperkuat ASEAN sebagai entitas regional yang kohesif – yang ditandai dengan nilai-nilai komunitas bersama dan semangat kolektif yang tak tergoyahkan.