Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Beberkan Strategi Pemerintah Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen pada 2024

Kompas.com - 22/12/2023, 16:30 WIB
Rully R. Ramli,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai level 5 persen pada 2024. Target tersebut dipatok di tengah sejumlah ancaman global yang masih mengintai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perekonomian global masih akan dihadapi kondisi yang tidak "bersahabat" pada tahun depan. Risiko negatif muncul dari permasalahan yang bersifat fundamental.

Oleh karenanya, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu melindungi sumber pertumbuhan yang berasal dari dalam negeri. Sri Mulyani bilang, pemerintah akan menyiapkan kebijakan yang dapat menjaga sisi permintaan nasional.

"Kebijakan kita jadinya apa? Domestic demand kita harus terjaga," ujar dia, dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2024, di Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Baca juga: Dipuji World Bank, Stabilitas Perekonomian Nasional Terus Diperkuat lewat Akselerasi Ekonomi Digital

Untuk menjaga permintaan yang berkaitan dengan konsumsi, pemerintah menyoroti laju inflasi. Dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, laju inflasi secara umum memang sudah melandai dan berada di bawah 3 persen. Namun, inflasi kelompok pangan menunjukan tren peningkatan, di mana pada November lalu inflasinya mencapai lebih dari 6 persen.

Sri Mulyani menyebutkan, kenaikan harga pangan akan sangat berdampak terhadap masyarakat kelompok menengah ke bawah. Hal ini berpotensi menekan daya beli kelompok tersebut.

"Jadi itu harus diperbaiki dari sisi inflasi maupun kenaikan harga pangan," katanya.

Baca juga: Menyikapi Situasi Perekonomian Global

 


Selain menjaga inflasi, pemerintah telah menggelontorkan sejumlah insentif terkait pembelian hunian dan kendaraan yang akan berlanjut hingga tahun depan. Insentif berupa pembebasan pajak atau keringanan cicilan itu diharap dapat mendorong permintaan masyarakat kelompok menengah.

"Kelompok menengah yang kita lihat masih punya daya beli, mereka mulai dipacu," ujar Sri Mulyani.

Untuk investasi, pemerintah akan menjaga sisi permintaan dengan mendorong kredit perbankan. Bendahara negara menilai, pertumbuhan kredit yang berada di kisaran 9 persen saat ini belum sesuai dengan harapan pemerintah.

"Jangan sampai di 2024 ada sedikit ngerem untuk credit growth, ini akan jadi persoalan dari sisi investasi kita," ucapnya.

Baca juga: Ini Ramalan Terbaru Ekonomi Indonesia dari OECD

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Alasan Masyarakat Masih Enggan Berinvestasi Kripto, karena Berisiko Tinggi hingga Banyak Isu Negatif

Alasan Masyarakat Masih Enggan Berinvestasi Kripto, karena Berisiko Tinggi hingga Banyak Isu Negatif

Whats New
Proses 'Refund' Tiket Kereta Antarkota Jadi Lebih Cepat Mulai 1 Juni

Proses "Refund" Tiket Kereta Antarkota Jadi Lebih Cepat Mulai 1 Juni

Whats New
Transaksi Pasar Saham AS ‘Lesu’, Saham-saham di Wall Street Tertekan

Transaksi Pasar Saham AS ‘Lesu’, Saham-saham di Wall Street Tertekan

Whats New
Hormati Proses Hukum oleh KPK, PGN Sebut Penanganan Kasus Korupsi Tak Ganggu Layanan Operasional

Hormati Proses Hukum oleh KPK, PGN Sebut Penanganan Kasus Korupsi Tak Ganggu Layanan Operasional

Whats New
'Sidak' Kementerian ESDM Temukan Elpiji Oplosan di Hotel dan Kafe di Jakarta, Bogor, Bali

"Sidak" Kementerian ESDM Temukan Elpiji Oplosan di Hotel dan Kafe di Jakarta, Bogor, Bali

Whats New
KPPU Awasi Layanan Operasi Starlink di RI

KPPU Awasi Layanan Operasi Starlink di RI

Whats New
Simak, Ini Daftar Stasiun untuk Pembatalan Tiket Kereta di Seluruh Indonesia

Simak, Ini Daftar Stasiun untuk Pembatalan Tiket Kereta di Seluruh Indonesia

Whats New
Keluh Kesah Karyawan soal Potongan Gaji Iuran Tapera: Memberatkan!

Keluh Kesah Karyawan soal Potongan Gaji Iuran Tapera: Memberatkan!

Whats New
Buntut Kasih Harga Promo, Starlink Bantah Lakukan Predatory Pricing

Buntut Kasih Harga Promo, Starlink Bantah Lakukan Predatory Pricing

Whats New
[POPULER MONEY] Keluh Kesah PNS yang Jadi Peserta Tapera | Buntut 60 Kloter Penerbangan 'Delay', Menhub Minta Garuda Berbenah

[POPULER MONEY] Keluh Kesah PNS yang Jadi Peserta Tapera | Buntut 60 Kloter Penerbangan "Delay", Menhub Minta Garuda Berbenah

Whats New
Gaji Komite Tapera Capai Rp 43 Juta Sebulan

Gaji Komite Tapera Capai Rp 43 Juta Sebulan

Whats New
PGN Buka Suara Usai Eks Petingginya Jadi Tersangka KPK

PGN Buka Suara Usai Eks Petingginya Jadi Tersangka KPK

Whats New
Warganet Keluhkan Layanan Digital Livin' by Mandiri yang Eror

Warganet Keluhkan Layanan Digital Livin' by Mandiri yang Eror

Whats New
MPMX Bakal Bagikan Dividen Rp 115 Per Saham

MPMX Bakal Bagikan Dividen Rp 115 Per Saham

Whats New
Ada 250 Standar yang Harus Dipenuhi Indonesia untuk Jadi Anggota OECD

Ada 250 Standar yang Harus Dipenuhi Indonesia untuk Jadi Anggota OECD

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com