Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bapanas Sebut Penerima Bantuan Pangan Tidak Akan Salah Sasaran, Ini Alasannya

Kompas.com - 30/12/2023, 21:14 WIB
Elsa Catriana,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi menambah penerima bantuan pangan di tahun 2024 yang sebelumnya hanya 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di tahun 2023, menjadi 22 juta KPM.

Terkait hal itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerjasama dengan Kemenko PMK untuk menyediakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai database penerima bantuan pangan beras di tahun 2024.

"Jadi mulai Januari, Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 22.004.077 KPM menggunakan data P3KE dari Kemenko PMK. Dari data ini terdapat kenaikan jumlah penerima sekitar 8 persen dibandingkan KPM 2023," ujar Kepala Bapanas Arief dalam siaran persnya, Sabtu (30/12/2023).

Baca juga: Pemerintah Buka Opsi Perpanjang Bantuan Pangan hingga Juni 2024

"Kita ingin penyaluran bantuan pangan beras tahun depan lebih tepat sasaran, sehingga kita terapkan saat penyerahan bantuan ke KPM, selain by name by address, ditambah lagi by picture dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), jadi tidak mungkin salah sasaran," sambung Arief.

Terkait ketepatan salur bantuan pangan beras menjadi atensi Presiden Joko Widodo. Hal ini agar masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat terbantu dan merasakan manfaat dari salah satu paket kebijakan sebagai bantalan untuk melindungi stabilitas ekonomi akibat siklus El Nino, yang telah memengaruhi produksi dan pasokan pangan.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menko PMK Muhadjir Effendy dan jajaran Kemenko PMK, karena responsnya sangat cepat. Kita akan terus jaga aspek governance. Kita mendukung adanya pemuktahiran data di setiap bulannya," kata Arief.

Lebih lanjut, Arief Prasetyo Adi mengatakan, dengan adanya penyaluran bantuan pangan ini selain bisa menekan harga, juga diharapkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog dapat tersalurkan dengan baik dan meminimalisir adanya disposal atau pemusnahan stok.

"Saat saya masuk sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, saya merasa berkewajiban agar tidak ada disposal stok di Bulog, sehingga tidak mubazir. Ini bisa disebabkan stok yang rusak karena lama terendap di gudang. Untuk itu, stok CBP ini perlu disalurkan ke masyarakat luas yang memang membutuhkan," ucapnya.

Baca juga: Tahun Depan Penerima Bantuan Pangan Ditambah Jadi 22 Juta KPM

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Whats New
Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Whats New
Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Whats New
OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin 'Student Loan' Khusus Mahasiswa S-1

OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin "Student Loan" Khusus Mahasiswa S-1

Whats New
Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Whats New
Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Whats New
Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Whats New
Tinjau Fluktuasi Bapok, KPPU Lakukan Sidak Serentak di Sejumlah Pasar

Tinjau Fluktuasi Bapok, KPPU Lakukan Sidak Serentak di Sejumlah Pasar

Whats New
Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BRI hingga CIMB Niaga

Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BRI hingga CIMB Niaga

Whats New
Kemenhub: KNKT Akan Investigasi Penyebab Jatuhnya Pesawat di BSD

Kemenhub: KNKT Akan Investigasi Penyebab Jatuhnya Pesawat di BSD

Whats New
Telat Bayar Tagihan Listrik Bisa Kena Denda, Berapa Biayanya?

Telat Bayar Tagihan Listrik Bisa Kena Denda, Berapa Biayanya?

Whats New
Harga Bahan Pokok Senin 20 Mei 2024, Harga Cabai Merah Keriting Turun

Harga Bahan Pokok Senin 20 Mei 2024, Harga Cabai Merah Keriting Turun

Whats New
Simak, Ini Cara Cek Lolos Tidaknya Seleksi Prakerja 2024

Simak, Ini Cara Cek Lolos Tidaknya Seleksi Prakerja 2024

Whats New
Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru pada Senin 20 Mei 2024

Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru pada Senin 20 Mei 2024

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com