Respons Kemenhub dan PUPR soal Menterinya Diminta Mundur dari Kabinet Indonesia Maju

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merespons seruan agar menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk mundur.

Seruan ini sebelumnya dilontarkan oleh ekonom senior Faisal Basri sebagai ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Pak Basuki (Menteri PUPR), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (Sekretaris Kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024), sebagaimana dikutip Tribunnews.

Baca juga: Disebut Siap Mundur, Sri Mulyani Hadiri Pertemuan WEF di Swiss

Saat ditanyai mengenai hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memilih bungkam dan langsung pergi meninggalkan wartawan saat ditemui di Gedung DPR RI setelah rapat kerja dengan Komisi V DPR RI.

Begitu pun Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati yang tidak memberikan jawaban yang gamblang mengenai hal ini. Dia hanya menjelaskan bahwa Budi Karya Sumadi saat ini masih fokus mengerjakan tugasnya sebagai Menhub.

"Aduh itu kabar dari mana? Bapak (Budi) fokus kerja. Seperti yang kalian tahu Pak Menteri ini fokus untuk menyelesaikan tugas-tugasnya," ujar Adita saat ditanyai mengenai Budi Karya mundur dari Kabinet Indonesia Maju di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Dia menyebutkan, Menhub saat ini tengah memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan. Terlebih lagi, seperti diketahui, sejak awal 2024 terjadi rentetan kecelakaan kereta api.

"Tugasnya seperti yang teman-teman tahu kan banyak ya, ini kita lagi fokus ke sana saja," ungkapnya.

Baca juga: Penjelasan Faisal Basri soal Desakan Mundur ke Sri Mulyani dan Basuki...

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah juga ditanyai mengenai Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diminta mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Zainal mengaku, dirinya belum mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. Namun, dia enggan berkomentar lantaran berkaitan dengan isu politik.

"Itu politik, enggak tahu saya. Belum tahu. Saya juga belum ketemu Pak Menteri," kata Zainal.

Dia menegaskan, yang jelas Kementerian PUPR akan memastikan semua tugas yang diberikan dapat terlaksana dengan baik.

"Yang penting PUPR kerja, dikasih tugas, kita laksanakan," tegasnya. "Pokoknya kita komitmen jalanin yang di APBN," tambahnya.

Baca juga: Sri Mulyani dan Basuki Diminta Mundur dari Kabinet, Istana: Seluruh Menteri Tetap Kompak dan Solid Bantu Presiden