Pasal-pasal Tembakau di RPP Kesehatan Memberatkan, Pengamat Sosial: Akan Matikan Pedagang Kecil

KOMPAS.com – Para pedagang kecil saat ini sedang resah lantaran adanya wacana berbagai larangan penjualan rokok ke depan yang tidak memperkenankan pedagang kecil melakukannya lagi.

Sebagai informasi, saat ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang menggodok aturan baru sebagai turunan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023, yakni draf atau Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kesehatan.

Di dalamnya akan diatur sejumlah hal, mulai dari pelayanan kesehatan, tenaga medis dan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sediaan farmasi, hingga teknologi dan sistem informasi kesehatan. RPP Kesehatan dinilai sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan transformasi kesehatan di Tanah Air.

Akan tetapi, aturan ini juga turut mengikutsertakan sejumlah pasal soal tembakau. Mengenai penjualan produk tembakau diatur dalam sejumlah pasal yang termaktub dalam Bagian Kedua Puluh Satu tentang Pengamanan Zat Adiktif.

Pasal tersebut menjabarkan tentang pengendalian produksi, impor, peredaran, iklan rokok, serta larangan-larangan terkait penjualan dan sponsorship produk tembakau serta rokok elektronik.

Adanya aturan tersebut membuat para pedagang kecil harap-harap cemas. Mereka tak bisa memajang produk rokok, apalagi menjualnya secara ketengan. Padahal, penjualan rokok menjadi salah satu sumber pemasukan utama.

Hal itu diamini Dadang, salah satu pemilik warung kaki lima di sekitar Pondok Labu, Jakarta Selatan (Jaksel).

Ia mengaku, rokok adalah produk yang paling berperan besar dalam menunjang aktivitas ekonomi di warungnya.

"Kalau (rokok) tidak dibolehkan dijual secara ketengan, dari mana lagi kami dapat untung?" ujarnya ditemui Kompas.com, Sabtu (13/1/2024).

Dadang mengaku cemas memikirkan berkurangnya pendapatan jika RPP Kesehatan diketok palu.

“Kalau bisa, peraturannya lebih berpihak kepada pedagang kecil seperti kami. Sebab, kami mendapat untung dari rokok yang dijual secara ketengan.” ujar Dadang.

Dadang menambahkan, banyaknya pembeli rokok ketengan yang ada di tempatnya tak lepas karena lokasi warungnya yang berada di area pasar.

“Di sini dekat pasar, jadi banyak pekerja. Nah, mereka itu lebih sering membeli rokok secara ketengan ketimbang membeli per bungkus,” katanya.

Omzet lebih besar

Jauh sebelum itu, ketidaksetujuan terhadap pemberlakuan RPP Kesehatan sudah terlebih dulu disuarakan oleh pemilik lima warung Madura yang berada di daerah Bogor, Ciputat, dan Tangerang, Rahman.

Rahman menjelaskan bahwa larangan penjualan rokok ketengan merupakan hal serius yang sangat mengancam pendapatan mereka sebagai rakyat kecil.