Banyak Tebar Bansos, Defisit Kas Negara Melebar Jadi 2,8 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memproyeksi, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 melebar dari target yang telah ditetapkan. Hal ini seiring dengan sejumlah tambahan program bantuan sosial (bansos) yang diluncurkan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berdasarkan perhitungan teranyar pemerintah, defisit APBN 2024 diproyeksi mencapai 2,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka itu lebih besar dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya, yakni sebesar 2,29 persen.

"Tahun ini yang direncanakan dalam APBN (defisit) 2,29 atau 2,3 persen, tetapi outlooknya 2,8 persen," kata dia, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Baca juga: Prabowo Mau Pisahkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai dari Kemenkeu, Airlangga: Belum Dibahas

Melebarnya defisit anggaran disebabkan oleh penebalan dan penambahan program bansos pemerintah. Dengan bertambahnya program bansos, maka kebutuhan anggaran belanja pemerintah meningkat, sehingga membuat gap antara anggaran belanja dan pendapatan kian jauh.

Salah satu anggaran bansos yang dipertebal ialah bansos subsidi pupuk. Airlangga bilang, pemerintah berencana menambah anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun.

"Kenapa ditambah? Karena kita butuh pupuk sesuai jumlah setiap tahunan, biasanya sekarang 8 atau 7 juta ton, dengan (subsidi) pupuk sekarang Rp 26 triliun hanya 5,7 juta ton," tuturnya.

Selain itu, pada Januari lalu pemerintah memutuskan untuk menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) bertajuk BLT Mitigasi Risiko Pangan. BLT sebesar Rp 600.000 untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) itu akan membutuhkan anggaran sekitar Rp 11 triliun.

"BLT tunai untuk perubahan fluktuasi mitigasi harga sembako, itu saja nilainya sudah Rp 11 triliun,"ujarnya.

Terakhir, di tengah fluktuasi harga komoditas energi, pemerintah berencana untuk tidak melakukan penyesuaian harga listrik dan BBM subsidi hingga Juni mendatang. Airlangga menyebutkan, hal itu berpotensi membuat anggaran subsidi membengkak.

"Tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai dengan Juni, baik itu subsidi maupun non subsidi, itu akan membutuhkan additional anggaran untuk Pertamina maupun PLN," ucap Airlangga.

Sebagai informasi, dalam APBN 2024 pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar Rp 522,82 triliun atau 2,29 persen terhadap PDB. Defisit itu ditetapkan dengan target pendapatan negara sebesar Rp 2.802,3 triliun dan belanja negara sebesar Rp 3.325,1 triliun.

Baca juga: Benarkah Harga Beras Mahal karena Ada Bansos?