Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhub Kaji Kenaikan Tarif KRL, Pengamat Berikan 5 Catatan

Kompas.com - 05/03/2024, 18:36 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memberikan sejumlah catatan untuk menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengkaji penyesuaian tarif KRL Jabodetabek.

Ketua Bidang Perkeretaapian MTI Aditya Dwi Laksana menilai tarif KRL Jabodetabek memang sudah seharusnya dikaji ulang mengingat penentuan tarif KRL terakhir dilakukan 8 tahun lalu.

"Tarif KRL sudah sejak 2016 belum mengalami penyesuaian, sementara harga BBM, inflasi, dan upah minimum regional sudah terus mengalami kenaikan," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (5/3/1024).

Oleh karenanya, wajar jika Kemeterian Perhubungan (Kemenhub) nantinya memutuskan untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek. Namun dia meminta pemerintah memastikan beberapa hal sebelum menaikkan tarif KRL.

Baca juga: Menimbang Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek

Pertama, kenaikan tarif harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan frekuensi perjalanan KRL Jabodetabek.

Sebab seperti diketahui, saat ini armada KRL banyak yang memasuki usia pensiun sehingga perlu dipensiunkan atau dilakukan peremajaan (retrofit). Hal ini membuat kapasitas angkut KRL menjadi berkurang.

Guna memenuhi kebutuhan sarana KRL ini, KCI saat ini tengah melakukan pemesanan 16 rangkaian kereta baru dari PT INKA, mengimpor 3 rangkaian kereta baru dari China, dan melakukan retrofit ke 19 rangkaian kereta.

Kedua, kaum marginal dan rentan pendapatan perlu mendapat tarif khusus atau subsidi tambahan. Ketiga, tarif angkutan first mile-last mile juga harus diupayakan supaya makin terjangkau agar keseluruhan tarif transportasi semakin murah.

Baca juga: Kemenhub Kaji Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek, Ini Pertimbangannya

 


Dia juga mengusulkan, setelah tarif KRL Jabodetabek dinaikkan, maka jangan ada kenaikan tarif lagi sampai setidaknya lebih dari lima tahun ke depan.

Artinya, Kemenhub dan KCI perlu memperhitungkan dengan cermat besaran tarif yang sesuai dengan kondisi perekonomian ke depan.

Kelima, dia meminta agar pemerintah mempertimbangkan agar tarif KRL Jabodetabek dapat diitegrasikan dengan moda transportasi perkotaan lainnya, seperti JakLingko dan sebagainya.

"Ke depan tarif KRL perlu dipertimbangkan masuk ke tarif integrasi JakLingko agar semakin terjangkau untuk masyarakat yang memerlukan perpindahan moda," tuturnya.

Baca juga: Rencana Naiknya Tarif KRL Jabodetabek, Bos KCI: Tunggu Tanggal Mainnya

Halaman:


Terkini Lainnya

Cek Daftar Pinjol Resmi yang Berizin OJK Mei 2024

Cek Daftar Pinjol Resmi yang Berizin OJK Mei 2024

Whats New
Penyaluran Avtur Khusus Penerbangan Haji 2024 Diproyeksi Mencapai 100.000 KL

Penyaluran Avtur Khusus Penerbangan Haji 2024 Diproyeksi Mencapai 100.000 KL

Whats New
Pemilik Kapal Apresiasi Upaya Kemenhub Evakuasi MV Layar Anggun 8 yang Terbakar

Pemilik Kapal Apresiasi Upaya Kemenhub Evakuasi MV Layar Anggun 8 yang Terbakar

Whats New
Langkah AJB Bumiputera 1912 Setelah Revisi Rencana Penyehatan Keuangan

Langkah AJB Bumiputera 1912 Setelah Revisi Rencana Penyehatan Keuangan

Whats New
KKP dan Polri Gagalkan Penyelundupan 125.684 Benih Bening Lobster di Jambi

KKP dan Polri Gagalkan Penyelundupan 125.684 Benih Bening Lobster di Jambi

Whats New
Sulbar akan Jadi Penyuplai Produk Pangan untuk IKN, Kementan Beri Benih Gratis

Sulbar akan Jadi Penyuplai Produk Pangan untuk IKN, Kementan Beri Benih Gratis

Whats New
Emiten Tambang Samindo Resources Catatkan Kenaikan Pendapatan 33,5 Persen Per Kuartal I-2024

Emiten Tambang Samindo Resources Catatkan Kenaikan Pendapatan 33,5 Persen Per Kuartal I-2024

Whats New
OJK Sebut Klaim Asuransi Kesehatan Lebih Tinggi dari Premi yang Diterima Perusahaan

OJK Sebut Klaim Asuransi Kesehatan Lebih Tinggi dari Premi yang Diterima Perusahaan

Whats New
SKK Migas dan Mubadala Energy Temukan 2 TFC Potensi Gas di Blok South Andaman

SKK Migas dan Mubadala Energy Temukan 2 TFC Potensi Gas di Blok South Andaman

Whats New
Perkuat Bisnis di RI, Perusahaan Pemurni Air Korea Dapat Sertifikat Halal BPJPH

Perkuat Bisnis di RI, Perusahaan Pemurni Air Korea Dapat Sertifikat Halal BPJPH

Whats New
Upaya Kemenparekraf Jaring Wisatawan Asing di Korea Selatan

Upaya Kemenparekraf Jaring Wisatawan Asing di Korea Selatan

Whats New
Libur 'Long Weekend', 2 Lintasan Utama ASDP Layani 26.122 Orang dan 125.950 Unit Kendaraan

Libur "Long Weekend", 2 Lintasan Utama ASDP Layani 26.122 Orang dan 125.950 Unit Kendaraan

Whats New
Soroti Kecelakan Bus Pariwisata di Subang, Menparekraf: Kita Butuh Manajemen Krisis yang Efektif

Soroti Kecelakan Bus Pariwisata di Subang, Menparekraf: Kita Butuh Manajemen Krisis yang Efektif

Whats New
OJK: Sektor Jasa Keuangan Nasional Stabil

OJK: Sektor Jasa Keuangan Nasional Stabil

Whats New
Sentimen Konsumen di AS Melemah Imbas Inflasi dan Tingkat Bunga Tinggi

Sentimen Konsumen di AS Melemah Imbas Inflasi dan Tingkat Bunga Tinggi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com