Kepuasan Hidup Masyarakat Era Jokowi Membayangi Prabowo

Skema intervensi perlindungan sosial yang masif dilaksanakan saat ini adalah melalui pemberian bantuan sosial (Bansos).

Hal ini dimaksudkan untuk memperkokoh kesejahteraan penduduk miskin dan rentan dari guncangan pandemi, gejolak ekonomi, El Nino, hingga anomali cuaca yang terjadi agar kelompok rentan masih mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Intervensi ini diharapkan dapat mencapai target RPJMN 2020-2024 untuk angka kemiskinan nasional sebesar 6,5 sampai 7,5 persen karena angka kemiskinan 2023 masih sebesar 9,36.

Tidak hanya melalui bantuan sosial, pembukaan lapangan kerja yang luas diperlukan agar laju kemiskinan bisa ditekan.

Perlu perluasan hilirisasi selain nikel untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi. Proses hilirisasi telah terbukti meningkatkan perekonomian dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam negeri.

Catatan Kementerian Investasi menyatakan, pada triwulan III tahun 2023, realisasi investasi meningkat sebanyak 7 persen dan menyerap tenaga kerja sebanyak 516.467.

Namun, investasi saat ini bersifat padat modal, bukan padat karya. Oleh karena itu, perlu keseimbangan antara realisasi investasi dengan penyerapan tenaga kerja.

Kepuasan hidup masyarakat pada masa pemerintahan Jokowi memang membaik. Namun, penurunan kemiskinan dan pengangguran belum mampu membuktikan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pekerjaan, pendapatan, serta pendidikan dan keterampilan lebih baik.

Sehingga ada dua pekerjaan rumah sekaligus yang menanti Prabowo, yaitu bagaimana pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bagaimana hal tersebut sejalan dengan peningkatan kepuasan di provinsi yang rata-rata kepuasan hidup masyarakatnya rendah.