LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melaporkan, nilai transaksi pemerintah dalam pengadaan barang/jasa di e-katalog sepanjang 2023 mencapai Rp 196,7 triliun dengan produk tayang mencapai 7,5 juta produk.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, capaian nilai transaksi tersebut belum mencapai target pemerintah sekitar Rp 500 triliun.

"Targetnya (Rp 500 triliun), tapi kita baru mencapai Rp 196,7 triliun. Kenapa begitu? Karena dari rencana, yang dikerjakan oleh penyedia itu baru mencapai sekian ratus triliun," kata Hendrar di Ballroom Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024).

Hendrar mengatakan, sepanjang 2023 kementerian/lembaga yang tercatat melakukan belanja paling banyak di e-katalog adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Belanja tertinggi PUPR, kalau provinsi itu DKI Jakarta. Transaksi paling tinggi itu alat kesehatan, alat elektronik, akomodasi seperti hotel, internet," ujarnya.

Baca juga: e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

E-katalog versi 6

Hendrar mengatakan, LKPP resmi merilis e-katalog versi terbaru yakni versi 6. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan performa sistem pembelian atau e-purchasing pemerintah.

Ia mengatakan, LKPP menggandeng PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui unit GovTech Procurement yang fokus melayani transformasi digital untuk pengadaan pemerintah.

"Sehingga besar harapan kami semuanya diluncurkannya e-katalog versi 6 ini akan terjadi lompatan kinerja pengadaan Indonesia yang lebih baik, dan lebih besar lagi kedepannya baik dari sisi jumlah tayang produk," kata Hendrar dalam acara "Peluncuran Katalog Elektronik V6 LKPP" di Jakarta, Kamis.

Hendrar mengatakan, e-katalog versi 6 ini memiliki server yang tangguh, lebih responsif, dan mudah diakses dari berbagai perangkat.

Baca juga: Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Ia mengatakan, fitur baru dalam e-katalog ini mudahkan stakeholders melakukan transaksi atau belanja pemerintah.

"Dibandingkan dengan sistem sebelumnya, melalui e-katalog versi 6 ini masyarakat dapat memantau dengan jauh lebih baik atas proses pengadaan pemerintah. Harga, spesifikasi produk, hingga gambarnya bisa dilihat siapa saja," ujarnya.

Lebih lanjut, Hendrar berharap fitur baru e-katalog versi 6 ini dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang di pemerintahan.

"Maka akhirnya pada kesempatan yang baik ini, rekan-rekan pertama dari Telkom kami ucapkan terima kasih atas supporting-nya juga kepada Pak Anas (Menpa-RB)," ucap dia.

Baca juga: Masuk E-Katalog Kemenkes, Belanja Fitofarmaka di Faskes Pemerintah Diharapkan Meningkat