Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Prof. Dr. Nugroho SBM
Dosen Universitas Diponegoro

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang

Inflasi Ramadhan dan Lebaran serta Peran KPPU

Kompas.com - 08/04/2024, 14:01 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SUDAH menjadi peristiwa rutin bahwa Ramadhan dan Lebaran selalu identik dengan kenaikan harga, khususnya harga barang kebutuhan pokok.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, barang kebutuhan pokok terdiri dari:

  1. Barang kebutuhan pokok hasil pertanian (beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, dan bawang merah);
  2. Barang kebutuhan pokok hasil industri (gula, minyak goreng, dan tepung terigu);
  3. Barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan (daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar: bandeng, kembung dan tongkol/ tuna/ cakalang).

Kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok tersebut pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan tingkat inflasi karena besarnya bobot sumbangan harga barang kebutuhan pokok tersebut terhadap inflasi.

Harga beras, misalnya, mempunyai bobot atau sumbangan sekitar 3 persen terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dijadikan dasar untuk menghitung inflasi.

Selama ini ada sejumlah argumen pemerintah untuk memberikan penjelasan mengapa kenaikan harga itu terjadi.

Pertama, karena pasokan (supply) terganggu atau berkurang, misalnya, karena bencana alam seperti El-Nino, banjir atau bencana kekeringan.

Kedua, karena meningkatnya permintaan yang tidak bisa diimbangi oleh kenaikan pasokan secara cepat.

Untuk kurangnya pasokan, di samping karena faktor cuaca, sebab alamiah, serta faktor yang tak dapat dikendalikan (force major), ada juga faktor spekulasi yang dilakukan oleh para pengusaha nakal yang ingin memanfaatkan situasi.

Mereka secara sengaja menimbun barang untuk membatasi pasokan di pasar dan ketika harga naik mereka menjual pasokan yang mereka tahan.

Dua lembaga berwenang

Ada dua lembaga yang sebenarnya bisa menangani hal ini. Pertama, Tim Pengendali Inflasi Nasional dan Tim Pengendali Inflasi Daerah.

Tim ini terdiri dari beberapa unsur terkait. Salah satu unsur yang bisa melakukan penindakan terhadap para spekulan atau pengusaha yang nakal, yaitu aparat keamanan.

Aparat keamanan bisa melakukan penegakkan hukum terhadap pengusaha yang nakal tersebut.

Kedua, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sesuai Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat- yang dikenal dengan nama UU Antimonopoli- KPPU berwenang untuk melakukan investigasi terhadap kenaikan harga yang tidak wajar dari barang kebutuhan pokok.

Jika kemudian terbukti hal tersebut karena spekulasi yang dilakukan oleh pengusaha nakal, maka KPPU bisa menindaklanjutinya dengan mengajukan yang bersangkutan ke pengadilan tata niaga.

Masalah yang muncul, untuk membuktikan seseorang melakukan praktik usaha tidak sehat dibutuhkan waktu lama.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Ethereum Kian Menguat Pasca SEC Beri Lampu Hijau untuk ETF

Harga Ethereum Kian Menguat Pasca SEC Beri Lampu Hijau untuk ETF

Whats New
Harga Emas Terbaru 27 Mei 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 27 Mei 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Investasi ORI atau SBR? Ini Perbedaannya

Investasi ORI atau SBR? Ini Perbedaannya

Work Smart
Rincian Harga Emas Antam Senin 27 Mei 2024, Naik Rp 2.000 Per Gram

Rincian Harga Emas Antam Senin 27 Mei 2024, Naik Rp 2.000 Per Gram

Spend Smart
IHSG Menghijau, Rupiah Melemah ke Level Rp 16.026

IHSG Menghijau, Rupiah Melemah ke Level Rp 16.026

Whats New
Produsen Elektronik Sebut Aturan Permendag 8/2024 Bisa Bikin RI Kebanjiran Produk Impor

Produsen Elektronik Sebut Aturan Permendag 8/2024 Bisa Bikin RI Kebanjiran Produk Impor

Whats New
Ajinomoto Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syaratnya

Ajinomoto Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syaratnya

Work Smart
Harga Bahan Pokok Senin 27 Mei 2024, Harga Ikan Tongkol dan Ikan Kembung Naik

Harga Bahan Pokok Senin 27 Mei 2024, Harga Ikan Tongkol dan Ikan Kembung Naik

Whats New
Transisi Jadi BUS, BTN Syariah Perkuat Fondasi Bisnis

Transisi Jadi BUS, BTN Syariah Perkuat Fondasi Bisnis

Whats New
Tak Cukup dengan Penurunan Kemiskinan Ekstrem

Tak Cukup dengan Penurunan Kemiskinan Ekstrem

Whats New
IHSG Diperkirakan Sentuh 'All Time High' Hari Ini, Berikut Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diperkirakan Sentuh "All Time High" Hari Ini, Berikut Rekomendasi Sahamnya

Earn Smart
Kemenhub Bahas Tarif LRT Jabodebek Pekan Ini, Promo Bakal Berlanjut?

Kemenhub Bahas Tarif LRT Jabodebek Pekan Ini, Promo Bakal Berlanjut?

Whats New
Blibli Hadirkan Promo Kosmetik dan 'Skincare', Ada 'Cashback' 100 Persen

Blibli Hadirkan Promo Kosmetik dan "Skincare", Ada "Cashback" 100 Persen

Spend Smart
[POPULER MONEY] Cara Cek Sertifikat Tanah secara Online | Penjelasan Super Air Jet soal Pesawat Keluar Landasan

[POPULER MONEY] Cara Cek Sertifikat Tanah secara Online | Penjelasan Super Air Jet soal Pesawat Keluar Landasan

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Diprediksi Tak Lebih dari 6,25 Persen hingga Akhir 2024

Suku Bunga Acuan BI Diprediksi Tak Lebih dari 6,25 Persen hingga Akhir 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com