Pada sisi lain, untuk mengungkit kinerja birokrasi mendatang, nampaknya perlu sekali melibatkan International Development Agency. World Bank, JICA, CCA, Agriterra, PUM, HIVOS, GIZ, ILO dan sebagainya.
Tiap lembaga dapat menawarkan skema/model pengembangan dengan kepakaran serta teknologi masing-masing. Hal itu selaras dengan seruan PBB pada International Year of Cooperative 2025 mendatang.
Sebagai penutup kutipan ini perlu kita hayati, “Kita tidak bisa anggap ini (baca: menjadikan koperasi alat pemerataan dan swasembada) adalah pekerjaan biasa. Ini bukan pekerjaan biasa. Kita harus anggap ini sebagai suatu usaha nasional”.
Arah dan kebijakan telah digariskan Presiden Terpilih. Lepas Oktober mendatang, tinggal kita tunggu siapa menteri yang akan mengawal kerja maha besar itu.
Itulah sebab Pak Prabowo tak boleh keliru memilih Menteri Koperasi. Mari kita doakan agar beliau tak salah pilih!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.