Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Kalau Menkonya Enggak Bisa Ngitung, Boleh Kau Bohongin...

Kompas.com - 28/03/2019, 19:08 WIB
Akhdi Martin Pratama,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengatakan, pemerintah tengah berupaya agar harga tiket pesawat bisa turun.

Salah satunya dengan menggandeng PT AKR Corporindo sebagai penyedia bahan bakar avtur bagi dunia penerbangan Indonesia. AKR nantinya akan jadi kompetitor Pertamina yang sebelumnya menjadi pemain tunggal di lini bisnis penjualan avtur di bandara-bandara yang ada di Indonesia.

Sebab, selama ini maskapai berdalih menaikan harga tiket karena komponen biaya operasionalnya 40 persennya berasal dari bahan bakar.

“Sekarang gini, harga fuel-nya itu sekarang sedang kita anukan (didiskusikan) dengan AKR. Cost-nya itu bisa kurang 20 persen,” ujar Luhut di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Baca juga: Luhut Bantah Tekan Maskapai untuk Turunkan Harga Tiket Pesawat

Luhut menargetkan dalam waktu dekat ini AKR sudah bisa menjual avtur bagi maskapai nasional.

“(AKR) harus tahun ini, insya Allah. Kalau kita lihat dua, kan bagus ada pembanding,” kata Luhut.

Luhut menyampaikan sebenarnya pemerintah mempunyai hitungan tersendiri mengenai harga tiket pesawat. Atas dasar itu, dia berharap para maskapai tak memainkan harga tiket pesawatnya.

“Kita kan punya hitung-hitungan juga, kalau Menkonya (Menko Maritim) enggak bisa ngitung boleh kau bohongin, (ini kan) Menkonya ngerti itung-itungan,” kata Luhut.

Sebelumnya, mengutip Kontan.co.id, Rabu (27/3/2019), dalam notulen rapat yang beredar, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, sangat menyayangkan harga tiket pesawat yang tidak kunjung turun. Padahal, pemerintah sudah sering mengimbau operator penerbangan. Akibatnya, muncul kegaduhan di tingkat masyarakat.

Oleh karena itu, Luhut meminta Garuda Indonesia sebagai leading maskapai nasional agar segera menurunkan harga tiket. Selain itu, pihaknya akan menghubungi AKR agar dapat segera mendapat izin untuk menjadi kompetitor Pertamina dalam menyediakan avtur pesawat.

Luhut juga memberi ultimatum kepada maskapai penerbangan agar penurunan tiket pesawat di semua rute terhitung pada awal April 2019. Pasalnya, kenaikan harga tiket pesawat ini telah mengakibatkan sektor pariwisata terkena dampak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com