Menteri Rini: HUT BUMN Bukan Kampanye Terselubung

KARAWANG, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno angkat bicara terkait isu miring perayaan ulang tahun Kementerian BUMN.

Perayaan yang diselenggarakan tanggal 19 April mendatang itu sempat disebut sebagai bentuk kampanye politik salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2019. Namun, Rini dengan tegas menampiknya.

"Nah, itu saya enggak mengerti, kenapa? Enggak ada. Maaf ya, sorry ini enggak kampanye terselubung," kata Rini di Karawang, Selasa (9/4/2019).

Baca juga: BUMN: Tuduhan Pengerahan Pegawai BUMN untuk Kampanye Paslon Tertentu Mengada-ada

Rini mengatakan, pencapaian BUMN sekarang tidak terlepas karena kepemimpinan Presiden Jokowi dalam masa pemerintahannya. Jadi, bila ia minta didoakan untuk maju, tidak bisa dibilang kampanye politik.

"Pencapaian BUMN sekarang tidak terlepas karena kepemimpinan Presiden Jokowi, ya kan? Kita didorong profesional dan transparan. Dia bilang BUMN harus kuat, harus lincah. Kalau saya minta doain buat bos saya, buat saya supaya negara kita maju terus masa' dibilang kampanye?" kata Rini menegaskan.

Menurutnya, acara HUT BUMN sudah direncanakan jauh sebelum adanya kampanye di Gelora Bung Karno.

Baca juga: BUMN: Kalau 3 Juta Pegawai dan Keluarga Kumpul, Mungkin Bikin Panik...

"Sebelumnya sudah kita jadwal karena memang 13 itu hari kita. Hut kita pas tanggal 13, di daerah-daerah lain kita bikin tanggal lain tapi persisnya di kantor kita, kita buat di depan monas," ucap Rini.

"Kenapa pilih di Monas? Di sebelah Monas ada gedung Danareksa, kita mau groundbreaking jadi tinggi. Dan seluruh karyawan BUMN kalau mau ikut acara itu harus mendaftarkan diri melalui LinkAja, karena kita pada saat yg sama ada Festival LinkAja. Ternyata di GBK ada kampanye," lanjut Rini

Rini menegaskan, acara HUT BUMN yang meriah tahun ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja BUMN. Tahun 2018, BUMN mendapat keuntungan Rp 200 triliun yang semula hanya ditargetkan Rp 180 triliun.

"Keuntungan kita tadinya target akhir 2018 itu Rp 180 triliun, akhir 2018 sekarang setelah ada audit BPK di atas Rp 200 triliun. Jadi tentunya enggak adil, kita sudah kerja keras jadi boleh senang-senang," tutup Rini.