Menteri Rini Minta BUMN Dongkrak Ekonomi Masyarakat Jawa Tengah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno meminta kepada perusahaan-perusahaan pelat merah agar turut menggerakkan ekonomi masyarakat di Jawa Tengah.

Ini khususnya di Purbalingga. Sebab, saat ini Purbalingga masih termasuk lima besar daerah termiskin di Jawa Tengah.

"Saya minta kepada direksi BUMN yang berasal dari daerah ini, agar ikut membangun dan memajukan daerahnya khususnya Purbalingga, Cilacap dan Banyumas. Apalagi Purbalingga masih menjadi daerah yang angka kemiskinannya termasuk lima besar di Jawa Tengah," jelas Rini dalam pernyataannya, Minggu (12/5/2019).

Baca juga: 104 BUMN Gelar Mudik Bareng Lebaran 2019

Sebanyak 15 BUMN bersinergi memberikan bantuan CSR kepada masyarakat di empat kabupaten di Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap. Adapun total bantuan yang disalurkan sebesar Rp 2,61 miliar.

Bantuan sosial BUMN diberikan untuk pembangunan dan perbaikan rumah ibadah, pembangunan sarana pendukung di rumah-rumah ibadah, pemberian santunan kepada anak yatim dan kegiatan padat karya tunai (cash for work).

BUMN juga bersinergi memberikan bantuan pendidikan, perbaikan sarana dan infrastruktur pendukung di sekolah.

Baca juga: Rini: Laba Bersih BUMN di Atas Rp 200 Triliun Sudah Audited

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam kegiatan tersebut memberikan bantuan senilai total Rp 250 juta. Selain bantuan untuk renovasi masjid, BTN juga membangun rumah layak huni. 

Direktur Utama BTN Maryono mengaku prihatin dengan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di Purbalingga. Untuk itu pihaknya akan mendorong sektor perumahan bisa berkembang di daerah tersebut.

"Jika sektor perumahan bisa berkembang, maka akan menggerakkan roda perekonomian di Purbalingga," jelas Maryono.

Baca juga: BTN Bina 10.812 Petani di Purwakarta

Menurut Maryono salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun perumahan yang layak berbasis komunitas. Adapun produk yang akan ditawarkan yakni skema KPR Mikro Academy-Business-Community Government atau ABCG.

Maryono menuturkan, melalui skema KPR ABCG,  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan mendapatkan akses pendanaan dari bank untuk memiliki rumah. Adapun ABCG merupakan skema hasil kolaborasi 4 pihak yang tediri dari akademisi, dunia usaha atau bisnis, komunitas dan pemerintah untuk mendukung pembangunan perumahan swadaya berbasis komunitas yang membutuhkan rumah tinggal.

"MBR yang dibidik dalam skema ABCG adalah mereka yang hidup di rumah kontrakan, di lingkungan yang tidak layak huni. Sebagian dari mereka berprofesi sebagai pekerja honorer seperti guru tidak tetap, wirausaha, pegawai swasta dan lain-lain," ujar Maryono.