Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ekonom: Larangan Uni Eropa terhadap Kelapa Sawit Berlebihan

Kompas.com - 21/05/2019, 08:06 WIB
Fika Nurul Ulya,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Indef dam Ketua Focus Group Pangan dan Pertanian Isei Bustanul Arifin mengatakan, isu negatif mengenai kelapa sawit yang dibuat Uni Eropa sudah berlebihan.

Pasalnya, penggunaan lahan minyak kelapa sawit hanya berkisar 6,6 persen dari total lahan dunia.

"Sementara itu, area yang digunakan untuk menanam kedelai mencapai 9 kali lipat dari total lahan kelapa sawit," ucap Bustanul Arifin di Jakarta, Senin (20/5/2019).

"Produktifitas kelapa sawit pun signifikan lebih besar ketimbang kedelai, sunflower, cotton seed, groundnut. Penggunaan lahan kelapa sawit yang 6,6 persen mampu memproduksi 38,7 persen output," lanjutnya.

Baca juga: Dijegal Uni Eropa, Kemendag Berupa Perluas Ekspor Kelapa Sawit

Akibat isu negatif ini, ekspor kelapa sawit Indonesia menurun signifikan. Padahal Indonesia dan Malaysia menyumbang 80 persen ekspor kelapa sawit di dunia dengan tren yang meningkat dari 2013-2018.

"Isu negatif ini dikaitkan dengan lingkungan hidup dan kelestarian alam. Padahal kita sudah mengadopsi RSPO. Implementasi dalam negerinya pun sudah mengadopsi ISPO," ucap Bustanul Arifin.

Arifin menilai, tekanan pada kinerja ekspor ini berimbas pada defisit transaksi berjalan dan ikut mempengaruhi volatilitas nilai tukar rupiah. Petani-petani kelapa sawit pun terkena imbasnya.

Untuk itu, ISEI membuat program kampanye positif mengenai industri kelapa sawit yang berkelanjutan di Swiss, mengingat Swiss merupakan negara Uni Eropa (UE).

"Semoga program ini bisa berhasil dan mampu menstabilkan kinerja ekspor kita," harapnya.

Baca juga: Uni Eropa, Jangan Main-main terhadap Kelapa Sawit!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Whats New
Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Whats New
BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

Whats New
Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Whats New
Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Whats New
ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

Whats New
KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

Whats New
Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Whats New
Permintaan 'Seafood' Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Permintaan "Seafood" Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Whats New
BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Whats New
Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Whats New
Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Whats New
Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Whats New
Bulog: Imbas Rupiah Melemah, Biaya Impor Beras dan Jagung Naik

Bulog: Imbas Rupiah Melemah, Biaya Impor Beras dan Jagung Naik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com