Gembok Repatriasi Dibuka, Begini Sikap Pemilik Dana

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik dana repatriasi tax amnesty bisa membawa keluar dananya dari Indonesia mulai akhir 2019.

Hal ini lantaran "gembok" dana tersebut akan dibuka setelah periode kewajiban menyimpan dana di Indonesia berjalan selama 3 tahun.

Presiden Direktur Bank OCBS NISP Parwati Surjaudaja mengungkapkan sikap para pemilik dana repatriasi yang menyimpan dananya di bank tersebut.

"Kami coba tanya juga masing- masing pemilik dana itu, apasih rencananya 2019 nih setalah jatuh tempo 3 tahun apa yang akan dilakukan," ujarnya di Jakarta, Senin (15/7/2019).

"Pada umumnya sih mereka sudah banyak melakukan usahanya. Tetapi mereka ada yang belum mengatakan apa yang akan dilakukan, mereka masih wait and see," sambungnya.

Parwati mengatakan, informasi itu didapatkan oleh Bank OCBC NISP pada kuartal pertama 2019. Itu artinya ada kemungkinan perubahan sikap pemilik dana.

Meski belum memiliki gambaran terbaru sikap pemilik dana repatriasi, namun Parwati yakin dana itu akan tetap akan disimpan di Indonesia bila ada instrumen-instrumen investasi yang menarik.

Instrumen yang ditawarkan pun harus lebih menarik dibandingkan di negara lain.

"Misalnya tanam investasi dollar itu return-nya 2 persen di Indonesia. Tetapi kalau di luar dengan balance yang konservatif kan bisa 6 persen. Makanya bagaimana kemampuan kita sebagai industri keuangan menentukan," kata dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menilai tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari dana-dana repatriasi hasil tax amnesty.

Meskipun "gembok" dana yang di bawa kembali ke Indonesia itu akan segara terbuka. Dalam ketentuan, dana repatriasi harus disimpan di Indonesia selama 3 tahun sejak tax amnesty.

Batas waktu itu tersebut akan berakhir pada akhir 2019 nanti. Dengan begitu, pemilik dana bisa membawa uang itu ke luar negeri kembali.

Ditjen Pajak yakin dana repatriasi akan tetap berada di Indonesia sebab kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan baik, bahkan pertumbuhannya tetap ada di angka 5 persen per tahun.