2020, Anggaran Infrastruktur Naik 4,9 Persen Jadi Rp 419,2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Fokus Presiden RI Joko Widodo di masa kepemimpinan periode ke-2 di bidang ekonomi masih soal infrastruktur, meski ada beberapa kebijakan lain yang menjadi fokus baru.

Fokus itu terlihat saat pemerintah menaikkan anggaran infrastruktur sebesar 4,9 persen dari Rp 399,7 triliun jadi Rp 419,2 triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020.

"Fokus anggaran belanja pemerintah ada 4, yaitu anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial, dan anggaran infrastruktur," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

"Visi besarnya dimulai dengan infrastruktur ditambah dengan mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur, seperti pembangunan dan pengembangan SDM berkualitas dan meningkatkan daya saing," lanjut Sri Mulyani.

Baca juga : Ekonomi Daerah Terdongkrak Pembangunan Infrastruktur

Sri Mulyani memaparkan, pembangunan infrastruktur di tahun 2020 meliputi pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan jalur kereta api, dan pembangunan bandara. Dari sektor-sektor tersebut, pembangunan jalan naik signifikan pada RAPBN 2020.

"Untuk infrastruktur tahun depan, yang naik signifikan adalah pembangunan jalan, dari 406 kilometer di tahun 2019 menjadi 837 kilometer. Targetnya hampir naik dua kali lipat," kata Sri Mulyani.

Anggaran juga dialokasikan untuk pembangunan jembatan sepanjang 6,9 kilometer, jalur kereta api sepanjang 238,8 kilometer, dan 49 bendungan, dan 3 bandara baru. Namun, target pembangunan jalur kereta api di tahun 2020 lebih kecil ketimbang tahun 2019 sepanjang 269,45 kilometer.

Tak hanya itu, pemerintah juga membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 5.224 unit rusun dan 2.000 rumah khusus.

"Akselerasi pembangunan ini dilakukan untuk mendukung transformasi industrialisasi dalam merespon revolusi industri 4.0," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menuturkan, pemerintah juga akan bekerja sama dengan pihak swasta, BUMN, dan pemerintah daerah untuk strategi kebijakan pembiayaan jangka panjang, di samping APBN sebagai instrumen fiskal.

"Kami juga akan mengoptimalkan opsi-opsi Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) untuk strategi kebijakan pembiayaan jangka panjang di luar APBN," ungkap dia.

Adapun skema KPBU ini ditargetkan membangun 11 proyek dengan potensi nilai proyek mencapai Rp 19,7 triliun pada tahun 2020.