Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Postur Anggaran RAPBN 2020 Konservatif, Saham Konsumer Hingga Medis Patut Dilirik

Kompas.com - 03/09/2019, 13:45 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru saja sepakat atas rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2020, yang selanjutnya akan dibahas oleh kementerian bersama komisi DPR terkait untuk diputuskan sebagai APBN 2020.

Anggaran tahun depan adalah tahapan jangka menengah pertama menuju pencapaian visi Indonesia 2045.

Menurut Kepala Riset Bahana Sekuritas Lucky Ariesandi, anggaran pemerintah pada 2020 cukup konservatif dan mengarahkan belanja subsidi lebih fokus untuk menopang daya beli masyarakat kelas bawah.

"Dengan melihat rencana postur anggaran untuk tahun depan, pemerintah mengandalkan investasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi karena kenaikan konsumsi masyarakat hanya sebesar 4.9 persen, lebih kecil dibanding target tahun ini sebesar 5%,"kata Lucky dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (3/9/2019).

Kebijakan fiskal yang akan ditempuh pemerintah tahun depan mengutamakan belanja negara yang berkualitas dan tepat sasaran, serta penggunaan pendapatan negara untuk menarik investasi dan mendorong daya saing. Pemerintah akan mengeluarkan beberapa kebijakan strategis baru untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), berupa insentif pajak dan perlindungan sosial.

Dalam RAPBN 2020, untuk meningkatkan mutu SDM, pemerintah akan memberikan super deduction bagi perusahaan yang terlibat dalam kegiatan vokasi dan litbang, juga akan diberikan mini tax holiday untuk investasi dibawah Rp 500 miliar, serta pemberian investment allowance untuk industri padat karya.

Untuk meningkatkan mutu SDM, pemerintah akan menyediakan kartu Indonesia pintar kuliah yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin ke jenjang yang lebih tinggi.

Kartu pra kerja akan diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas pencari kerja, dan kartu sembako diberikan untuk mendukung akses masyarakat miskin mendapatkan pangan.

Pemerintah juga menaikkan subsidi listrik sebesar Rp 10 triliun yang diperkirakan akan diberikan bagi golongan rumah tangga miskin yakni pelanggan 450 volt ampere (VA) dan 900 VA.

Sektor yang Diuntungkan

Denganmelihat gambaran sementara postur anggaran ini, Bahana memperkirakan saham sektoral yang diuntungkan diantaranya sektor konsumer khususnya yang terkait dengan bahan pangan utama seperti beras, pakan ternak serta tembakau.

Tarif cukai pada 2020, diperkirakan akan naik pada kisaran 10 persen-11 persen. Dalam RAPBN 2020, pendapatan cukai diperkirakan naik sebesar 8,2 persen atau secara nominal mencapai Rp 179,3 triliun, dari perkiraan pendapatan sepanjang tahun ini sebesar Rp 165,8 triliun.

Sektor yang berkaitan dengan kesehatan seperti rumah sakit dan farmasi juga bakal diuntungkan, melalui program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang terkait dengan BPJS Kesehatan. Dalam RAPBN 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan mencapai Rp 132,2 triliun atau naik sebesar 13 persen, dibanding anggaran tahun ini, yang ditargetkan sebesar Rp 117 triliun.

Pemerintah akan meningkatkan efektivitas program JKN diantaranya melalui reviu besaran iuran PBI (penerima bantuan iuran) dan non PBI, strategic purchasing untuk efisiensi biaya manfaat dan mempercepat peningkatan kepersertaan non PBI.

"Rumah sakit yang menjalankan program BPJS seperti Siloam dan Kimia Farma yang memasok obat-obatan akan diuntungkan dengan adanya kenaikan alokasi belanja kesehatan ini, sebab pembayaran dari BPJS kemungkinan akan lebih baik," papar Lucky.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Info Limit Tarik Tunai BCA Sesuai Jenis Kartu ATM Lengkap

Info Limit Tarik Tunai BCA Sesuai Jenis Kartu ATM Lengkap

Spend Smart
3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

Earn Smart
[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

Whats New
Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Spend Smart
Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Whats New
Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Whats New
Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Whats New
Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi 'Feeder' bagi Malaysia dan Singapura

Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi "Feeder" bagi Malaysia dan Singapura

Whats New
Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Whats New
Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Whats New
Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Whats New
Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Whats New
Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada  Kuartal I 2024

Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada Kuartal I 2024

Whats New
Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Work Smart
Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com