Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koperasi Diminta Segera Go Digital

Kompas.com - 10/07/2020, 19:33 WIB
Elsa Catriana,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS com - Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah ( Kemenkop UKM) Ahmad Zabadi meminta Koperasi di Indonesia untuk bisa Go Digital.

Ia menyebut hal ini harus dilakukan untuk bisa membantu percepatan pengembangan koperasi sehingga bisa memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi semenjak adanya pandemi Covid-19. membuat banyak masyarakat memilih di rumah saja dan mengurangi aktivitas di luar.

"Terkait kondisi saat ini kami ingin lebih mendorong kapabilitas koperasi untuk bisa masuk di era digital. Apalagi saat ini banyak masyarakat terkhusus pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) yang mulai memanfaatkan digital," ujarnya saat diskusi virtual, Jumat (10/7/2020).

Baca juga: Kemenperin Pastikan Produk Air Minum Dalam Kemasan Sudah Penuhi SNI

Ia juga mengakui hal ini bukanlah hal yang mudah. Tapi dia optimis Koperasi akan bisa melakukannya.

"Sebagian koperasi memang sudah melakukan layanan digital, tapi akan kami dorong terus. Layanan kepada anggota bisa melalui online, rapat anggota dan sejenisnya pun juga bisa dilakukan dari online," jelasnya.

Di sisi lain Ahmad juga mengatakan pihaknya kini telah memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha jika ingin mendapatkan izin usaha koperasi. Para pelaku usaha tidak lagi perlu untuk datang ke kantor Kementerian Koperasi jika ingin mengurus izin koperasi melalui Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

Baca juga: Rekrut ABK RI untuk Kapal China, PT MTB Tak Punya Izin Kemnaker

"Bagi koperasi yang ingin mengembangkan usahanya atau meminta izin operasional membuka cabang koperasi atau usaha tidak perlu lagi datang ke kantor atau ke Dinas Koperasi. Sekarang perizinan bisa diproses melalui Online Single Submission (OSS), nanti mereka akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha, sementara kami nanti dapat pemberitahuannya," jelasnya.

Ahmad menyebut layanan ini diberikan untuk membantu dan memberi kemudahan bagi masyarakat dalam proses mendapatkan perizinan bagi para pelaku usaha.

Baca juga: Menhub ke Aplikator Ojol: Buatlah Shelter yang Bagus...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua INSA Terpilih Jadi Presiden Asosiasi Pemilik Kapal Asia

Ketua INSA Terpilih Jadi Presiden Asosiasi Pemilik Kapal Asia

Whats New
Emiten Distribusi Gas Alam CGAS Bakal Tebar Dividen Rp 2,2 Miliar dari Laba 2023

Emiten Distribusi Gas Alam CGAS Bakal Tebar Dividen Rp 2,2 Miliar dari Laba 2023

Whats New
IHSG Bakal Melemah Hari Ini, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Bakal Melemah Hari Ini, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Emiten Prajogo Pangestu (BREN) Bakal Tebar Dividen Rp 270,68 Miliar

Emiten Prajogo Pangestu (BREN) Bakal Tebar Dividen Rp 270,68 Miliar

Whats New
Alasan Masyarakat Masih Enggan Berinvestasi Kripto, karena Berisiko Tinggi hingga Banyak Isu Negatif

Alasan Masyarakat Masih Enggan Berinvestasi Kripto, karena Berisiko Tinggi hingga Banyak Isu Negatif

Whats New
Proses 'Refund' Tiket Kereta Antarkota Jadi Lebih Cepat mulai 1 Juni

Proses "Refund" Tiket Kereta Antarkota Jadi Lebih Cepat mulai 1 Juni

Whats New
Transaksi Pasar Saham AS ‘Lesu’, Saham-saham di Wall Street Tertekan

Transaksi Pasar Saham AS ‘Lesu’, Saham-saham di Wall Street Tertekan

Whats New
Hormati Proses Hukum oleh KPK, PGN Sebut Penanganan Kasus Korupsi Tak Ganggu Layanan Operasional

Hormati Proses Hukum oleh KPK, PGN Sebut Penanganan Kasus Korupsi Tak Ganggu Layanan Operasional

Whats New
'Sidak' Kementerian ESDM Temukan Elpiji Oplosan di Hotel dan Kafe di Jakarta, Bogor, Bali

"Sidak" Kementerian ESDM Temukan Elpiji Oplosan di Hotel dan Kafe di Jakarta, Bogor, Bali

Whats New
KPPU Awasi Layanan Operasi Starlink di RI

KPPU Awasi Layanan Operasi Starlink di RI

Whats New
Simak, Ini Daftar Stasiun untuk Pembatalan Tiket Kereta di Seluruh Indonesia

Simak, Ini Daftar Stasiun untuk Pembatalan Tiket Kereta di Seluruh Indonesia

Whats New
Keluh Kesah Karyawan soal Potongan Gaji Iuran Tapera: Memberatkan!

Keluh Kesah Karyawan soal Potongan Gaji Iuran Tapera: Memberatkan!

Whats New
Buntut Kasih Harga Promo, Starlink Bantah Lakukan 'Predatory Pricing'

Buntut Kasih Harga Promo, Starlink Bantah Lakukan "Predatory Pricing"

Whats New
[POPULER MONEY] Keluh Kesah PNS yang Jadi Peserta Tapera | Buntut 60 Kloter Penerbangan 'Delay', Menhub Minta Garuda Berbenah

[POPULER MONEY] Keluh Kesah PNS yang Jadi Peserta Tapera | Buntut 60 Kloter Penerbangan "Delay", Menhub Minta Garuda Berbenah

Whats New
Gaji Komite Tapera Capai Rp 43 Juta Sebulan

Gaji Komite Tapera Capai Rp 43 Juta Sebulan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com