Rekrut ABK RI untuk Kapal China, PT MTB Tak Punya Izin Kemnaker

Kompas.com - 10/07/2020, 17:18 WIB
Dua kapal ikan nelayan milih negara China yang mempekerjakan nelayan WNI diamankan patroli gabungan di perairan Batu Cula, Selat Philip, Belakang Padang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) Rabu (8/7/2020). Mirisnya saat dilakukan pemeriksaan oleh personil patroli gabungan, ditemukan jenazah pekerja WNI atas nama Hasan Afriadi asal Lampung, yang disimpan di dalam peti pendingin ikan atau freezer Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berbendera China. DOK HUMAS POLRES KARIMUNDua kapal ikan nelayan milih negara China yang mempekerjakan nelayan WNI diamankan patroli gabungan di perairan Batu Cula, Selat Philip, Belakang Padang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) Rabu (8/7/2020). Mirisnya saat dilakukan pemeriksaan oleh personil patroli gabungan, ditemukan jenazah pekerja WNI atas nama Hasan Afriadi asal Lampung, yang disimpan di dalam peti pendingin ikan atau freezer Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berbendera China.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnakar) mengatakan, PT Mandiri Tunggal Bahari (MTB) tidak mengantongi Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dari Kemnaker. 

PT MTB adalah perusahaan yang merekrut WNI yang dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal Lu Huang Yuan Yu 118. Satu ABK RI ditemukan meninggal dunia di kapal tersebut.

"Kami belum pastikan legalitas PT MTB, kalau dari UU Nomor 18/2017, dia ilegal. Sedangkan kalau berdasarkan Kemenhub, saya belum tahu, apakah dia memiliki izin dari sana (atau tidak)," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta) Kemenaker Aris Wahyudi kepada Kompas.com, Jumat (10/7/2020).

Baca juga: Ada Dualisme Izin, Menaker Kesulitan Awasi Penempatan ABK RI

Seperti disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzihah sebelumnya, terdapat dualisme izin yang dikeluarkan bagi lembaga penempatan awak kapal, yaitu dari Kemnaker (SIP3MI) untuk P3MI dan Kemenhub (SIUPPAK) untuk manning agent.

Saat ini Kemnaker mengaku belum mengetahui apakah PT MTB memiliki izin dari Kementerian Perhubungan atau tidak.

Jika PT MTB memiliki izin dari Kementerian Perhubungan, maka yang bisa mencabut izin yakni Kementerian Perhubungan.

Ia memastikan, pemerintah bisa meminta tanggung jawab perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Baca juga: Pelajar dan Mahasiswa Juga Bisa Investasi Saham, Ini Yang Perlu Diperhatikan

Aris mengatakan, PT MTB juga menjadi pihak yang harus bertanggung jawab terkait meninggalnya ABK WNI di kapal China yang jenazahnya dilarung ke laut beberapa waktu lalu.

"Perusahaan perekrut mereka di dalam negeri ada tiga, salah satunya adalah PT Mandiri Tunggal Bahari yang beralamat di Tegal, Jawa Tengah. PT MTB yang diberitakan dimaksud bukan merupakan P3MI sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 18/2017," ujarnya.

Aris menyebut, saat ini ada sekitar 320 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah mengantongi SIP2MI.

Baca juga: Kereta Api Tujuan Bandung hingga Surabaya Beroperasi Hari ini, Masih Pakai SIKM?



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X