Kejar Target Inklusi Keuangan 90 Persen, Ini Strategi OJK

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis mampu mencapai target tingkat inklusi keuangan 90 persen pada 2024, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Komunikasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Tirta Segara mengatakan, optimistis itu muncul karena tingkat inklusi keuangan sudah meningkat jadi 76,2 persen pada 2019 silam.

"Kami optimistis target 2024 bisa tercapai. Kemarin (tahun 2019) kami survei 12.700 responden di 34 provinsi, hasilnya 76,2 persen. Kami cukup optimis itu bisa tercapai," kata Tirta dalam konferensi pers, Kamis (15/10/2020).

Baca juga: Pemerintah Akan Kembali Lelang Surat Utang Negara Maksimal Rp 40 Triliun

Namun pihaknya tak memungkiri belum mengetahui seberapa besar peningkatan inklusi keuangan tahun 2020 ini. Pasalnya survei terakhir kali dilakukan pada akhir 2019.

Survei inklusi dan literasi keuangan diadakan 3 tahun sekali. Dengan kata lain, survei kembali diadakan bakal tahun 2022 mendatang.

Tapi yang pasti, tingkat inklusi keuangan pada survei terakhir kali sudah meningkat menjadi 76,2 persen, lebih tinggi dibanding 69 persen pada 3 tahun sebelumnya. Sedangkan tingkat literasi keuangan baru 37 persen.

"Ini juga yang mendorong pelaksanaan BIK (Bulan Inklusi Keuangan) tahun ini, yakni arahan Presiden RI tanggal 28 januari yang lalu, yang menargetkan inklusi keuangan menjadi 90 persen tahun 2024. Itu angka yang cukup tinggi," papar Tirta.

Selain melalui Bulan Inklusi Keuangan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah strategi. Strategi tersebut berasal dari review strategi keuangan inklusi pada tahun 2017. Dari situ, OJK mendorong 4 aspek utama untuk diperbaiki.

Baca juga: BUMN Nuklir Ini Mau Dimasukan ke Holding BUMN Farmasi

Empat aspek utama tersebut terdiri dari audience, tematik, sektoral, dan regional. Aspek audience misalnya, pihaknya perlu memberikan pengetahuan keuangan inklusif sesuai dengan produk keuangan yang dibutuhkan audience.

Pelajar, petani, hingga nelayan, tentu membutuhkan produk keuangan yang berbeda, sehingga materinya pun harus dibedakan.

"Kedua dari sisi tematiknya. Kalau ke sekolah umum, kami perkenalkan konsep konvensional. Kalau pesantren atau madrasah, tematiknya pada keuangan/ekonomi syariah," ujar Tirta.

Kemudian dari aspek sektoral, pihaknya perlu memperkenalkan jenis produk sesuai dengan rentang usia dan minat masing-masing. Misalnya untuk milenial, diperkenalkan soal pasar mod, sedangkan untuk petani diperkenalkan konsep menabung dan asuransi.

"Keempat, regional. Daerah yang tingkat inklusi keuangannya belum tinggi, di situ kita gencarkan dan fokus pada target audience," pungkas Tirta.

Informasi saja, indeks inklusi keuangan di Indonesia yang berada di angka 76,2 persen pada 2019 masih lebih rendah dibanding negara-negara emerging market.

Di India dan China misalnya, indeks inklusi keuangan telah mencapai 80 persen. Indonesia tercatat tertinggal dibanding beberapa negara lain di ASEAN. Pada 2017, indeks inklusi keuangan Malaysia telah mencapai 85 persen dan Thailand mencapai 82 persen.

Baca juga: Bio Farma Dipercaya CEPI untuk Produksi Vaksin Covid-19