Ekonom: LPI Jangan Sampai Jadi Beban Keuangan Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) diharapkan mampu memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, tanpa menghasilkan efek nyata LPI justru berpotensi hanya membebani keuangan negara.

“Bisa jadi nanti bebannya besar, beban utang, atau beban terhadap bunga, tetapi sebenarnya tidak efektif terhadap ekonomi,” katanya dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Sri Mulyani Beri Insentif Pajak Untuk Gaet Mitra Investasi LPI

Lebih lanjut Aviliani menyoroti proyek BUMN karya atau lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, meskipun telah mendapatkan suntikan dana dari pemerintah.

Menurut dia, hal tersebut lantaran selama ini pemerintah lebih terfokus menanamkan modalnya ke proyek yang bersifat dari sisi penawaran atau supply side, bukan dari sisi permintaan atau demand side yang disebut akan mampu percepatan perputaran roda perekonomian.

“Misalnya di Papua, kita bikin jalan ini akan ramai, belum tentu. Karena itu diprioritaskan bisa jadi itu uangnya sudah disana, tapi multiplier effect-nya lambat, akhirnya uangnya enggak cepat kembali,” tuturnya.

Oleh karenanya, pemerintah diminta lebih terukur untuk menentukan proyek yang mendapatkan pendanaan dari LPI.

Aviliani bahkan mendorong pemerintah untuk membentuk sebuah komite yang dapat menentukan kelayakan sebuah proyek untuk mendapatkan pendanaan dari LPI.

Selain itu, LPI juga diharapkan dapat menarik dana dari para investor asing, layaknya yang diterapkan oleh Malaysia, Singapura, hingga Rusia.

“Kurang baik rasanya kalau, seolah-olah dijamin pemerintah tapi proyek itu tidak memberikan efek yang bagus,” ucapnya.

Baca juga: Jadi Pintu Gerbang Untuk Tarik Investasi ke RI, Apa Itu LPI?