Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Erick Thohir: Bank BUMN Cukup Lincah, Bisa Menjadi Contoh BUMN Lain

Kompas.com - 04/02/2021, 11:00 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakui selalu menjadikan bank-bank BUMN sebagai contoh untuk perusahaan pelat merah lainnya.

Erick menilai, bank-bank BUMN memiliki daya tahan dan daya saing yang cukup kuat di pasar. Selain persaingannya yang sehat, bank-bank tersebut memberikan banyak peran melalui beragam aksi.

"Kami di BUMN selalu memberi percontohan bahwa BUMN yang cukup sustain adalah di industri bank. Selain terbuka, ada swasta ada asing, tapi bank-bank BUMN perannya luar biasa," kata Erick dalam Debut Bank Syariah Indonesia di BEI secara virtual, Kamis (4/2/2021).

Baca juga: Soal Aturan Pajak Pulsa dkk, Stafsus Sri Mulyani: Ketentuan Ini Tak Berpengaruh terhadap Harga

Untuk itu dia ingin, perusahaan BUMN lain bekerja lebih solid serta memiliki komitmen dan memiliki strategi jangka panjang yang jelas. Hal ini juga berlaku bagi Bank Syariah Indonesia yang baru saja beroperasi pada 1 Februari 2021.

"Kita sama-sama menggali, jangan hanya gabung- gabung saja tapi bisnis strateginya tidak solid. Jangan kita nambah lagi di bank BUMN, tapi strateginya atau komitmennya tidak jelas," ungkap Erick.

Kata Erick, memiliki strategi jangka panjang yang jelas membuat perusahaan BUMN mampu menembus kancah global, seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Telkom.

Untuk memulai, pihaknya bakal mendaftarkan (listing) 8-12 anak usaha dan cucu perusahaan BUMN ke Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam 3 tahun ke depan dari 2021-2023.

Proses listing pun termasuk dalam transformasi perusahaan BUMN untuk agar lebih transparan dan memiliki tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

"Saya mengharapkan banyak lagi perusahaan-perusahaan BUMN jadi preferensi global. Karena persaingan sekarang sangat terbuka," pungkasnya Erick.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com