Soal Aturan Pajak Pulsa dkk, Stafsus Sri Mulyani: Ketentuan Ini Tak Berpengaruh terhadap Harga

Kompas.com - 04/02/2021, 10:33 WIB
Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo di Jakarta, Selasa (1/10/2019). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAStaf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo di Jakarta, Selasa (1/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, pemajakan pulsa atau kartu Perdana, token Listrik, dan voucer yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 06/PMK.03/2021 bertujuan memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

"PPN dan PPh atas pulsa atau kartu perdana, token listrik, dan voucer sudah berjalan selama ini, sehingga ketentuan tersebut tidak mengatur jenis dan obyek pajak baru," katanya kepada Kompas.com, Kamis (4/2/2021).

Sementara mengenai pemungutan PPN untuk pulsa atau kartu perdana, lanjut Yustinus, dilakukan penyederhanaan sebatas sampai pada distributor tingkat II (server). Sehingga distributor berikutnya dan pengecer yang menjual kepada konsumen tidak perlu dipungut PPN lagi.

Baca juga: Berlaku Hari Ini, Pajak Pulsa untuk Distributor Besar, Bukan Pengecer dan Konsumen

Dalam ketentuan sebelumnya, PPN dipungut pada setiap rantai distribusi, dari operator telekomunikasi, distributor utama (tingkat 1), distributor besar (tingkat 3), distributor selanjutnya, sampai dengan penjualan oleh pedagang pengecer.

"Distributor kecil dan pengecer mengalami kesulitan melaksanakan mekanisme PPN sehingga menghadapi masalah pemenuhan kewajiban perpajakan," ujar dia.

Untuk token listrik, kata dia, PPN hanya dikenakan atas jasa penjualan atau pembayaran yang berupa komisi atau selisih harga yang diterima agen penjual. Bukan atas nilai token listriknya.

"Ketentuan sebelumnya, jasa penjualan terutang PPN, namun ada kesalahpahaman bahwa PPN dikenakan atas seluruh nilai token listrik yang dijual oleh agen penjual," kata dia.

Sama halnya dengan token listrik, pungutan PPN untuk jenis voucer hanya dikenakan atas jasa penjualan atau pemasaran berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual.

"Bukan atas nilai voucer karena voucer merupakan alat pembayaran atau setara dengan uang yang tidak terutang PPN," ujarnya.

Begitu pula dengan kebijakan yang lama untuk jenis voucer, jasa penjualan atau pemasaran produk ini terutang PPN. Namun, ada kesalahpahaman bahwa voucher terutang PPN.

Lebih lanjut terkait dengan pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa, dan PPh Pasal 23 atas jasa penjualan/pembayaran agen token listrik dan voucer merupakan pajak di muka bagi distributor/agen yang dapat dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

"Dengan penjelasan tersebut, maka ketentuan tersebut tidak berpengaruh terhadap harga pulsa atau kartu perdana, token listrik, dan voucer," katanya.

Sebelumnya, Head of Research Data Indonesia Herry Gunawan mengatakan, kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait pengenaan pajak terhadap penjualan pulsa hingga token listrik ini ada kemungkinan besar distributor akan bebankan ke pengecer.

Kemudian, pengecer juga akan membebankan PPN tersebut ke konsumen. Selain soal kenaikan harga di level konsumen, Herry juga menyoroti soal ketimpangan perpajakan yang diakibatkan kebijakan tersebut.

Baca juga: Klarifikasi Lengkap Sri Mulyani Soal Pajak Pulsa dan Token Listrik

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X