Sri Mulyani: Investasi Mobil Listrik Minimal Rp 5 Triliun agar Dapat Insentif

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memberikan beragam insentif perpajakan untuk menarik dan mempermudah investasi di sektor industri kendaraan listrik.

Namun demikian, terdapat batasan atau threshold yang ditetapkan pemerintah untuk industri yang bisa mendapatkan insentif tersebut dengan nilai investasi minimal Rp 5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan besaran batas minimal tersebut merupakan usulan dari Kementerian Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Baca juga: Kemenkeu Sebut Mobil Listrik di Luar Negeri Lebih Murah karena Insentif Pajak

Ia pun mengatakan, banyak investor yang telah menunjukkan minat berinvestasi di Indonesia, seperti LG, CAT, hingga Tesla telah menyiapkan dana yang lebih besar dibanding batas minimal tersebut untuk berinvestasi di industri baterai hingga ekosistem mobil listrik.

"Jadi dalam hal ini koordinasi antar kementerian disebutkan threshold Rp 5 triliun itu akan sangat mudah dilewati. Kita senang makin besar investasinya," kata Sri Mulyani saat rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (15/3/2021).

Ia pun memaparkan, untuk LG misalnya, telah meneken nota kesepahaman (MoU) dengan BKPM untuk industri baterai terintegrasi dengan nilai mencapai 9,8 miliar dollar AS

Selain itu, CATL juga telah berkomitmen investasi di industri serupa dengan nilai 5,2 miliar dollar AS.

Ia mengungkapkan, industri dengan nilai investasi minimal Rp 5 triliun juga akan mendapatkan insentif lain, yakni dalam bentuk tax holiday selama 10 tahun.

Besaran batas minimal tersebut pun sudah dibahas dalam sidang kabinet bersama dengan Presiden Joko Widodo.

"Jadi threshold Rp 5 triliun ini digunakan meski indikasi investasinya lebih besar, sangat lebih besar dari Rp 5 riliun," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Tesla Bangun Pabrik Mobil Listrik di India, Bagaimana Negosiasi dengan RI?

Namun demikian, dirinya menekankan insentif tersebut hanya bisa dinikmati bila investasi tersebut betul-betul terlaksana.

Tidak hanya sebatas perjanjian kerja sama atau komitmen belaka.

"Karena saat ini ada satu-dua industri yang sekarang merupakan industri otomotif konvensional atau berbasis bahan bakar, dan mereka mungkin akan pindah ke hybrid atau loncat langsung ke baterai, ini untuk memberi asas keadilan dan memberi sinyal akuntabilitas kebijakan," ujar Srri Mulyani.