Menteri PPN: Butuh Investasi Hampir Rp 6.000 Triliun Buat Topang Pertumbuhan Ekonomi di 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4 persen hingga 6 persen pada tahun 2022.

Seiring dengan itu, tingkat pembangunan terbuka bakal ditekan pada rentang 5,5 persen - 6,2 persen dan kemiskinan turun di kisaran 8,5 persen hingga 9 persen.

Target-target ini disusun dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022.

Baca juga: Sanggupi Target Investasi Rp 900 Triliun, Bahlil: Siap Pak Presiden!

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pertumbuhan ekonomi tahun depan bakal banyak didorong oleh investasi.

"Pencapaian pertumbuhan ekonomi setinggi itu dibutuhkan investasi sebesar Rp 5.891,4 triliun-5.931,8 triliun," kata Suharso dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus), Kamis (29/4/2021).

Suharso menuturkan, total investasi ribuan triliun tersebut dipenuhi dari investasi pemerintah, investasi BUMN, dan investasi swasta.

Namun, dia menekankan, investasi akan banyak dibebankan pada BUMN dan swasta.

Secara rinci, investasi swasta diharapkan mencapai Rp 4.948,9 triliun-4.857,7 triliun.

Baca juga: Jokowi Ganti BKPM Jadi Kementerian Investasi, Bedanya Apa?

Sedangkan investasi BUMN Rp 503,1 triliun-577 triliun, dan investasi pemerintah menjadi yang paling buncit, yakni Rp 439,4 triliun-496 triliun.

"Jadi 83 persen dari kebutuhan investasi nasional diharapkan dari swasta," kata Suharso.

Suharso melanjutkan, investasi digunakan untuk 13 proyek prioritas strategis (major project) yang telah ditetapkan dalam RKP.

Beberapa proyek yang dimaksud, yakni kawasan industri prioritas untuk smelter, pengelolaan terpadu UMKM, energi terbarukan, food estate, destinasi pariwisata prioritas, major project di Papua, pembangunan IKN, perlindungan sosial, jaringan utama pelabuhan terpadu, dan lain-lain.

"Major project misalnya, ada 5 smelter dengan target operasi 2022, yaitu kawasan Halmahera selatan, Maluku Utara ada 2 smelter; Kotabaru, Kalimantan Selatan 1 smelter; Ketapang, Kalimantan Barat 1 smelter; Waringin Barat, Kalimantan Tengah 1 smelter," sebut Suharso.

Baca juga: Profil Bahlil: Tukang Pikul, Sopir Angkot, hingga Menteri Investasi

Suharso bilang, pembangunan kawasan industri dan 5 smelter itu akan banyak dibiayai dari investasi swasta.

Jika dirinci, total kebutuhan dana rencana investasi kawasan industri Rp 210,7 triliun, dengan dominasi pembiayaan swasta 89,49 persen, KPBU 6,83 persen, APBN 3,64 persen, dan 0,04 persen.

Sementara total kebutuhan dana investasi smelter senilai Rp 346,35 triliun, dengan target pembiayaan dari swasta 93,3 persen dan BUMN 6,7 persen.

"Sementara itu, (dana) pembangunan energi terbarukan dan konservasi energi berasal dari APBN, BUMN, dan swasta dengan pembagian peran yang jelas," pungkas Suharso.