Indef Nilai PPKM Perlu Diterapkan hingga Kasus Covid-19 Melandai

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memperpanjang masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) baik level 4 maupun level 3 hingga 2 Agutus 2021.

Kebijakan tersebut pun di nilai tepat untuk menangani pandemi Covid-19.

Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, kebijakan pengetatan mobilitas masyarakat memang perlu dilanjutkan pemerintah, karena pemulihan kesehatan merupakan prioritas dalam penanganan pandemi.

Baca juga: KSPI Minta Kemenaker Segera Rilis Aturan Jam Kerja Karyawan Selama PPKM Level 4

"Jadi PPKM ini memang harus lanjut, lockdown ini harus tetap dilanjutkan, karena pemulihan kesehatan masyarakat itu harus menjadi prioritas. Jadi panglima perang pandemi ini adalah sektor kesehatan bukan ekonomi," ujar Esther dalam webinar Indef, Senin (26/7/2021).

Ia mengatakan, ekonomi memang menjadi sektor penting, tetapi bukan berarti harus diutamakan.

Sebab jika ekonomi menjadi prioritas tetapi kasus Covid-19 terus meningkat, maka perekonomian pun akan semakin sulit untuk pulih.

"Jadi percuma, seberapa pun banyaknya nanti dana dan energi yang dikeluarkan itu akan mubazir," imbuh dia. 

Terlebih, lanjut Esther, Indonesia saat ini menjadi negara dengan tingkat kasus Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara yaitu sebanyak 3,1 juta kasus.

Baca juga: Simak, Ini Jadwal Operasional Pasar Rakyat di Wilayah Jawa-Bali Selama PPKM Level 4

Tertinggi dibandingkan Filipina, Malaysia, Thailand, Myanmar, Vietnam, dan Singapura.

Oleh sebab itu, kata dia, ibarat orang sakit ketika sudah dalam kondisi yang parah, maka yang diperlukan adalah bed rest atau istirahat agar kondisi bisa segera pulih kembali.

"Maka lockdown atau PPKM atau PSBB ini harus tetap dijalankan sampai kasus Covid-19 melandai," ungkap Esther.

Menurut dia, kebijakan pembatasan mobilitas merupakan hal yang tepat, terbukti dari melihat pemerintah China menangani pandemi Covid-19 ketika pertama kali ditemukan di wilayah Wuhan pada akhir 2019 lalu.

Ia bilang, kala itu pemerintah China segera menerapkan lockdown total kawasan Wuhan, di mana transportasi umum maupun pribadi di larang untuk beroperasi, serta asyarakat pun diwajibkan menggunakan masker.

Baca juga: Asosiasi Pedagang Pasar Apresiasi Pelonggaran PPKM

Risikonya adalah ekonomi negara Tirai Bambu itu memang terganggu pada kuartal I-2020 hingga tercatat turun tajam ke -6,8 persen. Namun, seiring mampu dikendalikannya penularan virus, ekonominya pun kini kembali pulih.

"Sekarang pun mereka sudah bisa buka masker. Ini adalah contoh pemerintah China yang pada saat awal pandemi sigap lakukan lockdown ketat," kata dia.

Oleh sebab itu, menurut Esther, dalam mengambil kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat guna menekan tingginya laju transmisi virus corona, pemerintah tak perlu ragu. Lantaran hal utama yang perlu ditangani adalah persoalan kesehatan.

"Jadi jangan takut pemerintah kalau lakukan lockdown, panglima pandemi ini sektor kesehatan bukan ekonomi," pungkas dia.