Kemenkeu: Pelaporan Tax Amnesty Tahun Depan Dilakukan Secara Online

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal kembali menggelar program pengungkapan sukarela (PPS) atau program pengampunan pajak (tax amnesty) pada 1 Januari 2022 selama 6 bulan.

Hal ini seiring disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) oleh DPR RI di Sidang Paripurna pada Kamis, (7/10/2021).

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, pelaporan harta oleh wajib pajak dalam program tax amnesty rencananya bakal dilakukan secara online untuk meminimalisir interaksi.

Baca juga: Mulai 1 Januari 2022, Pemerintah Jalankan Tax Amnesty untuk Kedua Kalinya

"Keinginannya bahwa karena yang sifatnya pelaporan deklaratif, kami menginginkannya dapat dilakukan secara online jadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akuntabel untuk mengurangi interaksi antara petugas pajak dan wajib pajak," kata Suryo Utomo dalam konferensi pers, Kamis (7/10/2021).

Adapun saat ini, pihaknya segera menyiapkan infrastruktur digital untuk proses pelaporan tax amnesty pada tahun depan. Maka itu tahun 2021 akan digencarkan DJP untuk memberi informasi seluas-luasnya kepada publik.

"Kami saat ini terus berupaya untuk mempersiapkan mengingat bahwa program PPS akan mulai dilaksanakan 1 Januari. Secara prinsipnya infrastruktur disiapkan dan dalam tenggat waktu kurang dari 3 bulan kami harus menceritakan kepada publik," beber Suryo.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, ada dua kebijakan dalam pengungkapan pajak tahun depan. Masing-masing kebijakan dibagi dalam 3 kategori yang tarifnya berbeda satu sama lain.

Kebijakan I untuk pengungkapan harta tahun 2015 bagi yang sudah mengikuti tax amnesty tahun 2016 dan kebijakan II untuk mengungkap harta perolehan tahun 2016-2020 untuk yang sudah mengikuti tax amnesty maupun yang belum.

"Semua rate-nya di atas yang berlaku pada tax amnesty pertama untuk bisa menunjukkan bahwa kita tetap memberikan kesempatan, namun untuk keadilan bagi yang pernah ikut tax amnesty tahun sebelumnya, tarifnya di atas tax amnesty sebelumnya," beber Sri Mulyani.

Sebagai contoh, mereka yang sudah mengikuti tax amnesty tahun 2016 namun belum mengungkapkan harta yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015, maka akan dikenakan tarif final 8 persen jika hartanya di dalam negeri.

Misalnya, Mr. A memiliki rumah Rp 2 miliar dengan tahun perolehan sebelum 31 Desember 2015 namun belum diungkapkan dalam tax amnesty tahun 2016.

Maka harga rumah Rp 2 miliar tersebut dikali tarif 8 persen (masuk kategori I), sehingga besaran pajak yang perlu dibayar adalah Rp 160 juta.

Baca juga: Isu Punya NIK Wajib Bayar Pajak, Ini Kata Sri Mulyani

Untuk lebih jelas, berikut ini rincian kebijakan dan besaran tarifnya.

Kebijakan I

Peserta program pengampunan pajak tahun 2016 untuk orang pribadi dan badan dapat mengungkapkan harta bersih yang belum dilaporkan pada saat program pengampunan pajak, dengan membayar PPh Final sebesar: