Penerbitan Obligasi Hijau Tembus Rp 12.283 Triliun, Terbesar Sepanjang Sejarah

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerbitan obligasi hijau (green bonds) mencapai jumlah yang signifikan hingga tahun 2021. Bank Indonesia (BI) mencatat, jumlah penerbitan obligasi hijau mencapai 859 miliar dollar AS atau Rp 12.283 triliun (kurs Rp 14.300/dollar AS).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, masifnya penerbitan obligasi untuk mendanai sektor-sektor berkelanjutan tidak terlepas dari kesadaran dunia soal ancaman perubahan iklim (climate change).

Baca juga: Adopsi Investasi Hijau Masih Sulit, Bos BI Beberkan 3 Strateginya

"Sejak penerbitan obligasi hijau pertama pada tahun 2007, dunia telah melihat peningkatan signifikan dalam penerbitan obligasi keuangan berkelanjutan. Penerbitan global mencapai 859 miliar dollar AS pada tahun 2021 atau tertinggi yang pernah ada," kata Perry dalam seminar side event G20 Indonesia di Jakarta, Jumat (18/2/2022).

Jika dirinci, obligasi hijau mencatatkan penerbitan tertinggi sebesar 482 miliar dollar AS, diikuti oleh obligasi sosial, dan obligasi berkelanjutan.

Baca juga: Investasi Hijau Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru di Indonesia pada 2030

Selain perubahan iklim, fenomena penerbitan yang masif ini didukung oleh tersedianya standar, prinsip, regulasi, dan taksonomi hijau yang dikembangkan di berbagai negara.

Sayangnya kata Perry, tumbuhnya pembiayaan berkelanjutan yang menggembirakan masih terlampau kecil dibanding investasi yang dibutuhkan dunia mentransisi energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.

"Ini masih lebih kecil dibandingkan dengan total investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target kolektif global dalam Paris Agreement dan SGDs PBB," beber Perry.

Baca juga: Bank Mandiri Berencana Terbitkan Green Bonds 300 Juta Dollar AS Tahun Ini

Kerja sama anggota G20

Perry menilai, hal tersebut tak terlepas dari belum beragamnya instrumen hingga belum masifnya ekosistem keuangan berkelanjutan. Pengembangannya butuh kerja sama lintas negara, termasuk negara anggota G20.

Kerja sama negara anggota G20 meliputi menciptakan dan merumuskan standar, alat penyelarasan pasar termasuk persyaratan pelaporan dan pengungkapan, metrik data LST, dan layanan verifikasi.