Pengamat: Jika BSI Menjadi BUMN, UMKM Akan Diuntungkan

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI dinilai dapat lebih optimal dalam mendorong pemberdayaan pelaku UMKM, jika statusnya berubah menjadi BUMN.

Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah melalui Kementerian BUMN tahun ini menargetkan perubahan status BSI menjadi BUMN. Adapun saat ini, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memiliki 50,83 persen saham BSI.

Kemudian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memiliki komposisi saham sekitar 24,85 persen, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sekitar 17,25 persen. Selanjutnya pemegang saham lain di bawah 5 persen, termasuk publik 7,08 persen.

Baca juga: Bank Tidak Bisa Dipaksakan Mengalirkan Kredit kalau Tidak Ada yang Minta

Terkait hal ini, pengamat ekonomi syariah Irfan Syauqi Beik berharap dengan status BUMN, BSI bakal memiliki komitmen yang lebih tinggi untuk mendukung ekonomi kerakyatan. Hal tersebut salah satunya direpresentasikan dengan mendorong geliat pelaku UMKM.

“Itu tak lepas dari sistem bagi hasil yang dirasa cocok untuk memperluas sumber pembiayaan bagi pelaku UMKM. Sehingga saat menjadi BUMN, pihak yang akan mendapatkan manfaat terbesar adalah UMKM,” kata Irfan dalam siaran pers, Selasa (22/3/2022).

Menurut Irfan, pelaku UMKM memang memiliki peran penting terhadap ekonomi nasional karena kontribusinya sangat dominan. Pada tahun lalu, sektor ini menyumbang 61 persen terhadap PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional.

Adapun penyaluran pembiayaan BSI ke UMKM sepanjang 2021 mencapai lebih dari Rp 38 triliun. Artinya sekitar 23,05 persen dari total penyaluran dana BSI diberikan kepada UMKM. Irfan juga menambahkan peluang pembiayaan kepada sektor UMKM di Indonesia masih terbuka lebar.

“Memulai bisnis UMKM, tentu membutuhkan dukungan dari sektor keuangan. Oleh karena itu, semakin cepat BSI menjadi BUMN, akan mendorong laju UMKM di negara ini lebih kencang. Saya optimis akan semakin banyak UMKM yang bisa terlayani oleh BSI,” kata dia.

Baca juga: Minat Ambil KPR di BSD? Simak Penawaran dari BFI Finance

Menurut dia, BSI dapat memanfaatkan ekosistem yang ada, seperti bersinergi dengan pesantren dan organisasi Islam di Indonesia untuk mengembangkan UMKM santri.

Saat ini, pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga menyiapkan kemampuan para santri agar dapat menumbuhkan perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan diri dan masyarakat sekitar.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, ada hal yang tidak kalah penting untuk menggenjot pembiayaan UMKM BSI. Salah satunya adalah dengan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

”Masih ada ketimpangan yang cukup jauh antara pemahaman masyarakat mengenai bank syariah dibandingkan dengan konvensional,” ujar Pieter.

Baca juga: Jokowi: IKN Nusantara Akan Jadi Motor Inovasi Pembangunan Ekonomi Masa Depan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat literasi keuangan syariah saat ini baru sekitar 8,93 persen, sedangkan konvesional sudah 38,03 persen. Begitu pula dengan indeks inklusi keuangan syariah yang hanya 9,1 persen pada saat inklusi keuangan nasional telah mencapai 76,19 persen.

Sebagai informasi, kontribusi UMKM terhadap investasi mencapai 60 persen, dan memberikan sumbangsih sebesar 16 persen terhadap total ekspor nonmigas. Menurut dia, geliat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian pun semakin nyata.

Bank Indonesia mencatat kredit ke sektor ini meningkat 12,3 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 1.147,3 triliun sepanjang 2021. Pada awal tahun ini, penyaluran pembiayaan kepada UMKM juga menguat.

Per Januari 2022, kredit UMKM tumbuh 13,3 persen yoy, sedangkan bulan sebelumnya 12,3 persen yoy. Hal itu disokong oleh pertumbuhan usaha berskala mikro yang berakselarasi dari 61,9 persen yoy menjadi 73,2 persen yoy. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit modal kerja mengalami penguatan dari naik 16,6 persen yoy menjadi 18,7 persen yoy.

Baca juga: Sri Mulyani soal Kenaikan PPN: Bukan untuk Menyusahkan Rakyat