Menteri Bahlil: Jujur, Negara Belum Hadir Maksimal Mengurus UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Namun ia mengakui pemerintah belum maksimal mengurus UMKM.

"UMKM menjadi soko guru dan tulang punggung perekonomian nasional kita, memegang peranan 61 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) kita. Tapi jujur, negara belum hadir secara maksimal untuk mengurus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Kompas.com Kamis (7/7/2022).

Oleh karena itu, pemerintah menyatakan akan terus memberikan stimulus berupa kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMK Perseorangan.

Baca juga: Dikaitkan dengan ACT, Bukalapak Buka Suara

Stimulus untuk UMKM tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK).

Bahlil mengatakan kunci UMKM berkembang ada pada akses pembiayaan melalui lembaga perbankan.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Investasi menyelenggarakan kegiatan Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di De Tjolomadoe, Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (6/7/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi Kementerian Investasi yang telah memudahkan pelaku UMK Perseorangan dalam mengurus perizinan dengan adanya Online Single Submission (OSS).

Baca juga: Erick Thohir: Penyerapan Kredit UMKM di Malaysia Capai 50 Persen, di Indonesia Baru 20 Persen

Selain itu, Erick juga menekankan pentingnya kolaborasi antarkementerian seperti yang dilakukan pada kegiatan pemberian NIB. Mantan Presiden Klub Inter Milan ini bilang, keberpihakan pemerintah pada ekonomi kerakyatan, khususnya UMKM adalah hal yang ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya yakin dengan proses yang dimudahkan, yaitu pembuatan NIB melalui OSS, pembiayaan UMK Perseorangan yang dulu sulit mendapatkan data, kini menjadi lebih mudah. BUMN akan membantu pada aspek pembiayaan dan pendampingan. Antarkementerian saling berkolaborasi memberikan kemudahan kepada UMK Perseorangan, tidak hanya pemberian izin tapi juga kemudahan pembiayaan," tuturnya.

Berdasarkan data Kementerian Investasi, sebanyak 1.457.328 NIB telah diterbitkan dan UMK mendominasi sebesar 98 persen dari jumlah NIB tersebut hingga per 2 Juli 2022.

Provinsi Jawa Tengah pada periode yang sama menempati peringkat ketiga dari seluruh provinsi di Indonesia dengan terbitnya 171.928 NIB atau setara dengan 11,8 persen.

Khusus untuk wilayah Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri menyumbang data penerbitan NIB terbesar yaitu sebanyak 20.478 NIB.

Baca juga: Soal Investasi di Indonesia Dikuasai 1 Negara, Ini Kata Menteri Bahlil